GUGATAN  TIDAK DITERIMA HAKIM DALAM SIDANG PUTUSAN PTUN JAKARTA, YPDT AJUKAN BANDING

METRORAKYAT.COM | JAKARTA – Sidang pembacaan putusan gugatan pencabutan izin usaha Keramba Jaring Apung di perairan Danau Toba oleh Majelis Hakim dengan perkara nomor 164/G/2017/PTUN-JKT dilaksanakan pada Rabu (28/3/2018) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Sidang ini adalah sidang TUN antara pihak YPDT selaku Penggugat dengan pihak BKPM selaku Tergugat dan PT. Aquafarm Nusantara selaku Tergugat II Intervensi. Sidang dipimpin Majelis Hakim, antara lain: Wenceslaus, SH, MH (Ketua), Oenoen Pratiwi, SH, MH (Anggota), M. Arief Pratomo, SH, MH (anggota) dan Pardomuan Silalahi SH (Panitera Pengganti).

Dalam putusannya, Hakim Ketua, Wenceslaus, SH, MH, dan Hakim Anggota I, Oenoen Pratiwi, SH, MH, membacakan keputusan secara bergantian bahwa gugatan Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) tidak diterima (NO) karena YPDT sebagai organisasi lingkungan hidup tidak dapat membuktikan kegiatan nyata di bidang pengelola lingkungan hidup.

Hakim menyatakan bahwa bukti Penggugat hanya fotocopy dari fotocopy, padahal selain bukti surat YPDT mengajukan 5 orang saksi fakta guna mendukung bukti surat tersebut. Namun saksi fakta fakta Penggugat dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Ditemui secara terpisah setelah pembacaan keputusan tersebut, Robert Paruhum Siahaan, SH (Kuasa Hukum YPDT) menyampaikan bahwa keputusan Majelis Hakim tersebut salah.

Hakim seakan-akan digiring pada opini bahwa gugatan YPDT terkait dengan pencemaran Danau Toba. Opini tersebut digiring oleh Hotman Paris Hutapea (Kuasa Hukum PT Aquafarm Nusantara) yang mempertanyakan kewenangan YPDT terhadap pencemaran Danau Toba.

Padahal menurut Robert Paruhum Siahaan bahwa gugatan YPDT tidak menggugat pencemaran Danau Toba, tetapi menggugat izin usaha PT Aquafarm Nusantara yang dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI.

Izin usaha tersebut digugat YPDT karena hal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, di mana menurut Peraturan Gubernur Sumatera Utara (Pergubsu) Nomor 1 Tahun 2009 ditentukan bahwa baku mutu air Danau Toba adalah standar air minum atau baku mutu air Kelas 1.

Pada baku mutu air Kelas 1 tersebut seharusnya siapa pun tidak diperbolehkan melakukan usaha peternakan ikan air tawar karena bertentangan dengan Pergubsu tersebut. Peternakan ikan dizinkan pada perairan dengan baku mutu air kelas 2 dan kelas 3.

“Jadi yang digugat YPDT adalah izin usaha Aquafarm yang cacat secara substansi karena bertentangan dengan Pergubsu No.1 Tahun 2009 dan PP No.81 Tahun 2001”, ungkap Robert.

Lebih lanjut Robert menegaskan: “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c bagian penjelasan menyebutkan bahwa Keputusan tata usaha negara dapat dicabut apabila terdapat cacat substansi.”

Ini dua hal yang berbeda antara izin usaha dan pencemaran air Danau Toba. ”Kami menggugat izin usaha Aquafarm karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kalau usaha budi daya ikan di Keramba Jaring Apung (KJA) tersebut menyebabkan pencemaran air Danau Toba, maka itu dampak buruk yang ditimbulkannya,” ujar Robert Paruhum Siahaan.

Terhadap putusan Majelis Hakim tersebut, pihak Penggugat menyatakan akan banding. Akhirnya sidang ditutup Hakim Ketua dan sidang dinyatakan selesai.

Setelah selesai, Hakim Ketua mempersilahkan Penggugat menyampaikan pernyataannya. Dalam kesempatan tersebut, Drs Maruap Siahaan, MBA (Ketua Umum YPDT) mengatakan bahwa ia sendiri memantau dan menyaksikan persidangan ini dari awal hingga akhir. Ini adalah persidangan yang mulia. Majelis Hakim pun mulia dan mereka adalah wakil Tuhan yang seharusnya menegakkan kebenaran dan keadilan di Persidangan. Meskipun Majelis Hakim telah membuat putusan tidak menerima gugatan YPDT, kami dari YPDT akan terus berjuang sampai kebenaran dan keadilan tersebut menjadi kenyataan. Karena itu, kami akan banding terhadap putusan tersebut. “Saya mengajak semuanya, kita sebagai pejuang kebenaran dan keadilan, terus maju dan pantang mundur,” (MR/rahmat-rl).