HUKUM

Brilian Muktar: PT Sompo Insurance Diminta Bayarkan Klaim Halomoan H

METRORAKYAT.COM, MEDAN – Proses klaim asuransi tertanggung atas nama Halomoan H dengan nomor polis MD-FPR-0000293-00000-2017-08 yang beralamat di Jalan Semeru No.1, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota-Sumatera Utara sebesar Rp.3.267.400.000 (Tiga miliar dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) akhirnya sampai ke Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara dan ditanggapi serius oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara.

Hal ini diketahui Senin, (12/8/19) saat digelarnya rapat dengar pendapat (RDP) yang dihadiri oleh Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumut, Brilian Moktar, SE.,MM, dari Fraksi PDI Perjuangan, Neizar Zoeli dari Fraksi Nasdemn, dan Irwan Amin dari Fraksi PAN. Rapat tekait surat Halomoan H yang dimasukkan ke DPRD Provinsi Sumut mengadukan permasalahan tentang proses klaim asuransi PT.Sompo Insurance Indonesia kepada tertanggung (Halomoan H-red) yang sudah berjalan 2 tahun lebih dan tidak kunjung di cairkan juga dihadiri pihak PT Sompo dari Jakarta antara lain, Alberto Simbolon (Kepala Klaim Pusat Sompo Asuransi Jakarta), Merisa, dan beberapa perwakilan Sompo, perwakilan Kemenkumham-RI Sumut, Pihak OJK Sumut, Ombudsman perwakilan Sumut, Rudolf Naibaho, SH , kuasa hukum Halomoan H, dan staf ahli hukum Komisi A dan staf komisi A.

Brilian yang memimpin RDP tersebut dengan jelas mendengarkan keluhan Halomoan H terkait sikap PT Sompo Asuransi Indonesia yang merupakan asuransi dari Negara Jepang yang mana sampai saat ini diduga tidak ber-itikat baik membayarkan klaim ganti rugi atas polis asuransi kehilangan barang miliknya sementara sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Medan yang meminta agar PT Sompo membayarkan klaim asuransi tersebut.

” Pihak Asuransi PT Sompo seharusnya dapat menyelesaikan permasalahan pencairan klaim tertanggung bernama Halomoan H tanpa harus melalui prosedur hukum yang berkepanjangan. Memperlambat pencairan dengan mengesampingkan surat laporan polisi dan atau Laporan hasil penyelidikan atau SP2HP dari pihak kepolisian atas kejadian kehilangan barang tertanggung yang telah ditanggung di polis asuransi, itu sama saja PT Sompo tidak mengakui kelembagaan hukum di Indonesia. Selanjutnya berdalih hanya mempercayai dan mendengarkan hasil laporan Lost a Juster selaku surveyer yang dipercaya pihak perusahaan asuransi tersebut,” terang Brilian.

Brilian juga menyebutkan, bahwa setelah membaca dan mempelajari isi dari laporan investigasi yang sampai kepadanya, diketahui, dimana pada saat itu,  PT Sompo, menghunjuk Bapak Hutomo Sjahlim, untuk melakukan investigasi klaim pencurian sehingga di dapat kebenaran atas kejadian pencurian termasuk keterlibatan para pihak terkait (eksternal/internal) dan untuk memastikan apakah stock yang hilang apakah spare part baru atau bekas, dari keterangan yang di dapat dari lokasi investigasi, di simpulkan bahwa benar telah terjadi pencurian, tetapi besarnya kehilangan tidak seperti yang dilaporkan ke pihak Polisi setempat maupun cabang Sompo Insurance di Medan melalui ibu Erlina Muctar.

” Jadi di sini pihak Sompo mendapat informaasi benar telah terjadi pencurian di gudang milik Halomoan H, namun kenapa PT Sompo tidak juga melakukan pencairan klaim atas kehilangan barang tersebut, sementara sudah dilaporkan ke polisi dan hasil pemeriksaan polisi disebutkan bahwa benar telah terjadi pencurian,” ujar Brilian.

Namun ketua Taruna Merah Putih Provinsi Sumatera Utara ini berharap antara PT Sompo Insurance dengan Tertanggung bisa duduk bersama dan membicarakan solusi atas permasalahan yang dihadapi tersebut. 

Kuasa Hukum Halomoan H, Rudolf Naibaho, SH pada kesempatan tersebut meminta agar pihak PT Sompo tidak mencari-cari alasan untuk tidak membayarkan klaim ganti rugi kliennya, sebab semua bukti-bukti yang menguatkan telah diserahkan termasuk dalam utusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 531/Pdt.G/2018/PN Medan tertanggal 20 Maret 2019 yang telah memutuskan agar pihak Asuransi Sompo membayarkan klaim kepada Penggugat.

Sementara itu, Merisa dari pihak PT Sompo Insurance Indonesia Jakarta menjelaskan bahwa PT Sompo telah melakukan langkah tepat dan menggunakan jasa Lost A justmen, dan sesuai keterangan pihak Adjuster Japenensi yang telah melakukan survey ke TKP, pihak PT Sompo belum bisa memutuskan kebenaran tentang pencurian tersebut.

” Meskipun ada bukti yang kami temukan di lapangan dimana kami bertemu dengan para pemulung yang biasa tidur di pinggir-pinggir pertokoan dekat lokasi rel kereta api, kami menjumpai mereka sekitar pukul 23:00 WIB. Dari keterangan-keterangan mereka (pemulung-red), hanya sempat mengambil sisa-sisa potongan besi Ex.bubut/las, tapi tidak sempat mengambil semuanya. Dan dari keterangan yang kami dapat pada 16 Januari 2018 kembali ke SPBU yang posisinya berada di depan gudang tertanggung sekitar pukul 21.00 wIB, dari pekerja SPBU mengatakan, mereka juga melihat ada beberapa pemulung yang mengambil potongan-potongan besi tua yang diletakkan di samping pagar masuk gudang, namun jumlahnya tidak banyak,” ujarnya.

Lanjutnya, maka dari keterangan tersebut, disimpulkan pencurian memang terjadi akan tetapi besarnya kehilangan tidak seperti yang dilaporkan ke pihak polisi setempat maupun ke cabang Sompo Insurance di Medan ke, Dra.Erlina Muchtar, AAAIK, pencuri tidak masuk kedalam gudang sparepart, pencuri hanya sempat mengambil sisa-sisa potongan besi ex las/bubut. “Ada banyak foto-foto hasil investigasi kami beserta keterangan-keterangannya,” sebut Merisa.

Sementara yang hadir dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan Sumut menyebutkan, bahwa OJK selaku pengawasan perbankan, tetap akan melakukan tindakan bila perusahaan asuransi tersebut tidak mematuhi aturan asuransinya.

” Namun kita ketahui bahwa permasalahan ini sudah sampai ke tingkat pengadilan dan tentunya kami masih menunggu sampai ada kekuatan hukum tetap atau inkrah, untuk selanjutnya kami akan bertindak,” ujar perwakilan dari OJK Sumut.

Sementara itu, Neizar Zoeli dari Fraksi Partai PAN meminta agar pihak Asuransi tidak sekedar mencari nasabah untuk masuk menjadi tertanggung di asuransi saja, namun harus melalui mekanisme yang benar agar tidak merugikan kedua belah pihak dikemudian hari. Tentunya, jika memang kasus pencurian yang di alami oleh tertanggung benar adanya dan sudah ada bukti surat dari kepolisian yang diakui negara membenarkan telah terjadi pencurian, maka pihak asuransi seharusnya mencairkan polis tertanggung.

” Namun meskipun polis sudah dibayarkan pihak asuransi kepada tertanggung, jika diketahui pencurian adalah rekayasa, pihak asuransi juga boleh balik melaporkan tertanggung,” bilang Neizar.

Tambah Neizar, karena permasalahan antara PT Sompo Insurance Indonesia telah sampai ke Komisi A DPRD Provinsi Sumut, sehingga kasus ini menjadi milik publik yang akan diketahui banyak pihak.

” Saya mau menanyakan apa sebenarnya standarisasi klaim PT Sompo?, kenapa seakan surat laporan kepolisian dan SP2HP dari kepolisian seolah dimentahkan dengan surat laporan dari tim survey (lost a juster) yang dipakai pihak perusahaan asuransi PT Sompo, sementara di negara ini surat kepolisian dan kejaksaan adalah paling kuat karena merupakan lembaga hukum yang sah dan di akui negara,” terang nya.

Menjawab pertanyaan Neizar, kuasa hukum PT Sompo, Carles Silalahi mengatakan, bahwa pihak PT Sompo bukan tidak mempercayai surat laporan polisi ataupun LP2HP dari pihak penyidik kepolisian, namun karena kasus pencurian tersebut masuk keranah perdata, sehingga pihak PT Sompo ingin memastikan kebenaran atas kejadian tersebut, sehingga menurunkan tim investigasi independen ke TKP.

” Ketika klaim dicairkan, dan kasus di SP3 kan, siapa yang bertanggungjawab atas kejadian pencurian tersebut, karena saat klaim di cairkan kepada tertanggung, seharusnya kasus pencurian harus terus dilakukan, jadi tidak berhenti ketika klaim sudah di cairkan, inilah yang menjadi pertimbangan kami, karena sampai saat ini pelaku pencurian juga belum berhasil di temukan,” terang kuasa hukum dari PT Somppo tersebut.

Dari keterangan yang dipaparkan baik dari pihak PT Sompo dan kuasa hukumnya serta pihak OJK, Kemenkumham RI perwakilan Sumut, dan pihak Tertanggung Polis, Halomoan H, Brilian Muktar meminta agar pihak asuransi yang ada beroperasi di wilayah Sumatera Utara mematuhi dengan baik aturan yang dibuat oleh perusahaan asunsi itu sendiri, sebab berdasarkan pengalaman dia, akan terjadi komplain ketika tertanggung mengajukan klaim dan tidak semua sesuai seperti yang dijanjikan sebelumnya oleh pihak asuransi.

” Saya selaku ketua Komisi A dari fraksi PDI Perjuangan Provinsi Sumtera Utara, meminta tegas agar pihak asuransi yang beroperasional di wilayah Sumatera Utara termasuk PT Sompo Insurance Indonesia dapat bekerja profesional dan tidak merugikan rakyat Sumatera Utara, sebab, berasuransi bukanlah untuk mencari untung, namun untuk mengurangi kerugian. Maka, jika persyaratan klaim sudah sesuai, pihak asuransi harus membayar klaim tertanggung sesuai kesepakatan bersama yang dituangkan pada polis,” tegas Brilian.

Disampaikan Brilian lagi bahwa dari pengaduan yang diterima olehnya bersama teman-teman Komisi A, sampai saat ini, PT Sompo tidak ada beretikat baik untuk membayarkan klaim tertanggung atas nama Halomoan H, sementara permasalahan tersebut sudah sampai ke Pengadilan Negeri dan sudah di menangkan.

“Jika perasalahannya terketak dari hasil keterangan oleh pihak Lost A Juster yang dari keterangan Halomoan H selaku Tertanggugn, diketahui juga pernah dimintai  fee sebesar 12  persen jika klaim dapat dicairkan, atau mungkin karena tidak dipenuhi maka, klaim asuransi Tertanggung tidak di cairkan sampai saat ini,” terangnya.

Baiknya ada komunikasi dan solusi

Brilian Muktar juga meminta kepada pihak PT Sompo untuk membayarkan klaim Tertanggung Polis atas nama Halomoan H, sebab sesuai bukti dan laporan yang diterima komisi A, Tertangung sudah patut untuk menerima klaim asuransi kehilangan atas barang-barangnya yang dicuri, semua laporan dan bukti baik dari kepolisian, Kejaksaan dan bahkan PN Medan sudah ada. Untuk itu, komisi A DPRD Provinsi Sumut meminta agar pihak Halomoan H dan pihak PT Sompo dapat duduk bersama membicarakan permasalahan tersebut.

” Karena jika PT Sompo terus berkeras tidak membayarkan dan meneruskan permasalahan melalui jalur hukum, maka masalah ini tidak akan pernah selesai dan akan merugikan kedua belah pihak dan nama baik PT Sompo juga berkurang di mata masyarakat Indonesia, apalagi asuransi ini adalah berkantor pusat di Negara Jepang, harusnya beri kepercayaan penuh kepada masyarakat dan buat aturan ketat ketika menerima Tertanggung polis yang baru,” ujarnya.

Diakhir pertemuan yang berjalan sangat alot tersebut, kembali Neizar Zoeli meminta kepada pihak OJK dan Kemenkumham untuk lebih ketat mengawasi seluruh perusahaan asuransi yang ada di Sumatera Utara untuk menghindari resiko kerugian nasabah, termasuk asuransi itu sendiri. Juga meminta agar PT Sompo membawa tim Surveyor (Lost A Juster) yang telah memberikan iming-iming terhadapa Halomoan H, dengan meminta fee 12 persen ketika klaim dicairkan, karena pihak asuransi Sompo jangan hanya lepas tangan atas ulah nakal oknum-oknum yang mereka percayai sebaga tim independen.

Brilian kemudian menutup pertemuan tersebut sambil berpesan kepada Tertanggung Halomoan H dan pihak PT Sompo agar dapat duduk bersama mencari solusi yang terbaik.

” Atas nama komisi A DPRD Provinsi Sumut, saya meminta agar permasalahan ini dapat diselesaikan segera, jika tidak maka kami komisi A tetap akan memantau dan memanggil kembali pihak PT Sompo dan minta OJK mengevaluasi PT Sompo, dan karena ini sudah masuk ke ranah politik, maka kami selaku komisi A DPRD Provinsi Sumut bisa membawa permasalahan ini menjadi permasalahan tingkat nasional untuk di bahas di Kementerian Keuangan RI dan OJK RI,” pungkas Brilian Muktar.  (MR/tim)
 

Bagikan:
Redaksi Metro Rakyat
PT. Metro Rakyat Intermedia Situs Berita Portal online Berita Aktual & Inovatif
https://www.metrorakyat.com