SMAN 1 Mesuji Timur Kab. Mesuji Diduga Melakukan Pungutan Kepada Wali Murid Sebesar Rp.1.600.000 pada tahun 2023

SMAN 1 Mesuji Timur Kab. Mesuji Diduga Melakukan Pungutan Kepada Wali Murid Sebesar Rp.1.600.000 pada tahun 2023
Bagikan

METRORAKYAT.COM, TUBA – Pungutan dilakukan dengan dalih berdasarkan rapat komite dan telah disepakati oleh seluruh wali murid atau orang tua siswa.

Meskipun tidak sedikit para orang tua atau wali murid yang merasa keberatan dengan adanya pungutan yang mengikat sebesar 1,6 juta rupiah itu.

“Ya kalau dibilang keberatan ya pasti keberatan. Karena itu kan ditetapkan sebesar Rp.1.600.000. Kalau sumbangan ya secara sukarela saja, tidak mesti dipatok sekian,” terang salah satu orang tua atau wali murid SMAN 1 Mesuji Timur yang meminta namanya tidak dikorankan, Senin (06/11/2023).

Beberapa orang tua atau wali murid menyatakan, semestinya SMAN sudah gratis. Tapi faktanya, pungutan sekolah masih terus dilakukan oleh pihak sekolah melalui komite.

“Faktanya masih selalu ada pungutan. Dana BOSP tidak cukup untuk kebutuhan operasional sekolah,” jelasnya.

Dikonfirmasi, mewakili kepala SMAN 1 Mesuji yang tidak berada di sekolah, bendahara SMAN 1 Mesuji Timur, Yanti, mengatakan, jika pungutan dilakukan dikarenakan banyaknya gaji guru honorer yang tidak dapat tercover oleh dana BOSP.

Saat awal tahun ajaran, lanjutnya, pihak sekolah melakukan penyusunan rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS).

“Kita dalam satu tahun 2023 hanya mendapatkan dana BOSP Rp.250.000.000, sedangkan dalam satu bulan gaji untuk guru honor sebesar Rp.20.500.000 perbulan. Jadi untuk bayar guru honor saja dalam satu tahun itu sebesar Rp.240.000.000,” terangnya, di ruang kepala sekolah SMAN 1 Mesuji Timur.

Ia menambahkan, tidak mungkin dana BOSP yang hanya sekira 250 juta rupiah itu digunakan untuk membayar guru honorer yang berjumlah 19 guru. Sedangkan untuk membayar gaji guru honorer hanya diperbolehkan maksimal 50% dari dana BOSP.

“Akhirnya kita lakukan rapat komite bersama seluruh orang tua wali murid. Wali murid yang memutuskan. Ditetapkan sumbangan wali murid sebesar Rp 1.600.000 per siswa dalam satu tahun,” jelasnya.

Menurutnya, dalam pungutan tersebut juga terdapat keringanan kepada orang tua wali murid yang tidak mampu atau anak yatim.

“Terkait sumbangan orang tua wali murid melalui komite ini juga telah kita koordinasikan bersama Kacabdin, dan telah mendapatkan izin dari Kacabdin,” bebernya.

Kepala SMAN 1 Mesuji Timur, Solehudin, saat dikonfirmasi via telpon mengatakan, jika pungutan yang dilakukan telah melalui prosedur dan melalui rapat komite bersama seluruh orang tua atau wali murid.

Hal itu, menurut Solehudin, diperbolehkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung nomor 61 tahun 2020 tentang peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan menengah negeri dan satuan pendidikan khusus negeri Provinsi Lampung.

“Pada pasal 2 berbunyi, Peran serta masyarakat dalam Pendanaan Pendidikan pada SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Negeri di Provinsi Lampung bertujuan untuk, huruf a. membantu pendanaan penyelenggaraan pendidikan, dan huruf b. mendorong akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan pada satuan pendidikan,” jelasnya.

Menyikapi hal ini, Sekertaris Yayasan Lembaga Hukum Bela Rakyat – Advokat Bela Rakyat (YLHBR-ABR) Provinsi Lampung, Ferdian Utama SH, mengatakan, terdapat perbedaan aturan, dan larangan terkait pungutan dan sumbangan sekolah agar terhindar dari pungutan liar (pungli).
Menurutnya, pungutan sekolah adalah penerimaan biaya pendidikan, baik berupa uang, barang, maupun jasa pada satuan pendidikan dasar dari siswa, orangtua, atau wali secara langsung. Pungutan bersifat wajib dan mengikat. Jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan.

Sedangkan sumbangan sekolah adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang, barang, maupun jasa dari siswa, orang tua, wali, perseorangan, atau lembaga lainnya pada kepada satuan pendidikan dasar. Sifatnya sukarela, tidak memaksa dan tidak mengikat. Besar dan jangka waktu pemberian sumbangan sekolah tidak ditentukan oleh satuan pendidikan.

Aturan tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan di atas diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012. Salah satunya, menteri bisa membatalkan pungutan dan atau sumbangan jika penyelenggara/satuan pendidikan melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat.

Perbedaan Pungutan dan Sumbangan Sekolah
Berdasarkan pengertiannya dalam Permendikbud, maka perbedaan pungutan dan sumbangan sekolah yaitu:

Sumber penerimaan:
– Pungutan: dari siswa, orangtua, atau wali secara langsung.
– Sumbangan sekolah: dari siswa, orang tua, wali, perseorangan, atau lembaga lainnya.
Kewajiban membayar:
– Pungutan: bersifat wajib dan mengikat.
– Sumbangan sekolah: Bersifat sukarela, tidak memaksa dan tidak mengikat.
Besaran yang dibayar:
– Pungutan: ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.
– Sumbangan sekolah: tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.
Jangka waktu membayar:
– Pungutan: ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.
– Sumbangan sekolah: tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.
Pungutan tidak termasuk sumber biaya pendidikan di satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah/pemda, tetapi dapat termasuk di satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat/swasta
Sumbangan sekolah dapat termasuk sumber biaya pendidikan di satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah, pemda, maupun masyarakat atau swasta. (MR/Tim)

Metro Rakyat News