Diduga PT. NTT Kuri Pearl di Labuan Bajo Tak Membayar Pesangon Karyawan Bekerja Selama 17 Tahun, FSBDSI Kecam Keras

Diduga PT. NTT Kuri Pearl di Labuan Bajo Tak Membayar Pesangon Karyawan Bekerja Selama 17 Tahun, FSBDSI Kecam Keras
Bagikan

METRORAKYAT.COM, LABUAN BAJO – Ketua Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (DPC-FSBDSI) Kabupaten Manggarai Barat, Rafael Taher., S.IP mengecam keras atas dugaan tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dan belum dibayarkan hak pesangon terhadap karyawan Hendrik Mayor (Korban) yang telah bekerja selama 17 tahun oleh pihak manajemen PT. NTT Kuri Pearl di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Melalui pesan WhatsApp kepada media ini Minggu, (06/08/2023) Rafael menyampaikan kronologis kejadian yang dialami Hendrik Mayor (Korban PHK) yang dimuat dalam Surat Permohonan Membayar Hak Perkerja yang di PHK dengan Nomor: 07/SPm/DPC-FSBDSI/ MABAR/VII/2023 yang ditujukan Kepada Pimpinan Perusahaan PT.NTT Kuri Pearl.

Menurut Rafael, sebelumnya kami telah menerima surat pengaduan dari Hendrik Mayor sebagai bagian dari anggota FSBDSI-Mabar agar dapat membantu atau mengadvokasi persoalan yang dialaminya. Oleh sebab itu FSBDSI bertindak untuk dan atas nama Anggota didalam membela Hak-hak Pekerja baik secara litigasi maupun non litigasi Hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan Undang-undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat pekerja/Serikat Buruh.

” Kami berharap agar pihak perusahaan dapat merespon surat permohonan kami untuk bermediasi secara Bipartit/Tripartit dalam mencari solusi terbaik untuk membayar hak pesangon dari pekerja” tegas Rafael Ketua Federasi Buruh

Berikut Kronologinya:
Bahwa menurut kronologi kejadian tanggal 23 Juli 2017 yang di tulis oleh Saudara Sultan Hadrawi, bahwa Saudara Hendrikus Mayor Dan saudara Ismet Yunus Melakukan dugaan tindakan pidana Perkelahian diatas speed boat yang disaksikan oleh saudara Stanislaus Sata, dimana didalam kronologis kejadian tersebut tertulis pelaku adalah Saudara Hendrikus Mayor dan korban adalah saudara Ismet Yunus dan saksi adalah Saudara Stanislaus Sata.

Bahwa setelah kejadian tersebut kedua belah pihak melakukan Perdamaian yang dibuktikan dengan surat pernyataan secara tertulis yang disaksikan oleh Mr.katsuda, Sultan Hadrawi, Budharse, Arsyat Ince dan Stanislaus Sata pada tanggal 25 juli 2017.

Bahwa pada tanggal 2 agustus tahun 2017 PT.NTT Kuri Pearl memberikan surat sanksi Skorsing bernomor Ref 001/Dir-Persn/2017 yang di tujukan kepada saudara Hendrikus Mayor yakni selama 1 bulan terhitung mulai 2 agustus sampai dengan waktu yang tidak di tentukan.

Bahwa tindakan yang diambil oleh perusahaan adalah point ke 17 skorshing dan poin ke 18 pemutusan hubungan kerja (pada ayat C) yakni memperlakukan dengan kasar, mengancam secara fisik atau mental, menganiaya teman sekerja, pegawai Pimpinan atau keluarganya. (bukti dokumen terlampir).

Bahwa tindakan yang diambil oleh perusahaan adalah berdasarkan UU ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 pasal 158 poin C dan E yakni poin “C” mabuk, meminum minuman keras, yang memabukan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika,Psikotropika, dan zat adiktif lainya di lingkungan kerja. Poin “E” menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja.

PEMBELAAN PEKERJA “SAUDARA HENDRIKUS MAYOR

Dari kronologis kejadian Pada Poin 1, saudara Hendrikus Mayor tidak memiliki niat untuk menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja. Bahwa kejadian tersebut adalah aksi sepontanitas, tanpa terencana, dan bukan merupakan tindakan yang termasuk didalam unsur Poin E pasal 158 UU 13 tahun 2003.

Karena didalam kronologis tersebut, saudara Hendrikus Mayor Hanya Mendorong saudara Ismet Yunus bukan Memukul, bukan menyerang, bukan menganiaya, bukan mengancam dan bukan mengintimidasi. Oleh sebab itu penerapan pasal 158 point E oleh Perusahaan adalah suatu kesalahan fatal yang menyebabkan saudara Hendrikus Mayor di PHK secara sepihak, sehingga berakibat pada seluruh Hak-hak buruh/pekerja Hilang.

Bahwa pada point kedua kronologis kejadian tersebut diatas, keduabelah pihak sudah melakukan kesepakatan pernyataan Perdamaian atau Damai secara kekeluargaan, oleh sebab itu Perusahaan tidak seharusnya melakukan PHK terhadap saudara Hendrikus Mayor.

Bahwa pada Point ketiga Kronologis kejadian tersebut diats saudara Hendrikus Mayor diberikan surat Skorsing selama 1 bulan. Namun setelah 1 bulan skorshing saudara Hendrikus Mayor di PHK secara sepihak oleh Perusahaan.

Bahwa pada point ke 4 kronologis kejadian tersebut diatas, saudara Hendrikus Mayor dikenakan pasal 158 Huruf C UU 13 tahun 2003 oleh Perusahaan yang berbunyi: mabuk, meminum minuman keras yang memabukan, memakai dan atau mengedarkan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainya dilingkungan kerja. Bahwa penerapan Pasal 158 huruf C kepada saudara Hendrikus Mayor adalah kesalahan Fatal yang mengakibatkan rusaknya nama Baik Hendrikus Mayor di dalam Masyarakat dan keluarga, Sebab Hendrik Mayor tidak pernah melakukan kegiatan sesuai yang tersebut dalam Huruf C pasal 158 UU 13 tahun 2003. Dan bagi kami tuduhan tersebut sangat serius dan berkonsekwensi Pidana Pencemaran nama Baik secara tertulis.

Bahwa tindakan yang diambil oleh perusahaan dengan melakukan PHK kepada saudara Hendrikus Mayor karena melanggar Poin C dan E UU 13 tahun 2003 adalah suatu kesalahan fatal alasanya adalah saudara hendrikus Mayor tidak pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan poin C dan tidak memenuhi unsur Point E yakni
: menyerang (saudara Hendrik Mayor tidak pernah menyerang saudara Ismet Yunus) dan tidak ada bukti penderitaan fisik atau pisikis dari penyerangan tersebut yang dideritai oleh saudara Ismed Yunus. Menganiaya: saudara Hendrikus Mayor tidak pernah menganiaya teman kerjanya yakni saudara Ismet Yunus yang menyebabkan penderitaan atau kerugian.

Mengancam atau Mengintimidasi: saudara Hendrikus Mayor tidak pernah Mengancam atau mengintimidasi saudara Ismet Yunus, yang terjadi adalah aksi sepontan berupa mendorong saudara Ismet Yunus, tanpa ada keinginan untuk melukai, mengintimidasi dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu penerapan Pasal 158 Huruf C dan E UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh Perusahaan tidak benar dan tidak dapat diterima oleh Saudara Hendrikus Mayor karena dianggap tidak adil.

TUNTUTAN PEKERJA/BURUH “SAUDARA HENDRIKUS MAYOR

Pihak perusahaan harus membayar pesangon saudara Hendrikus Mayor sesuai dengan ketentuan pasal 156 UU 13 tahun 2003 yakni: 17 tahun masa kerja sama dengan 17 bulan Upah Minimum Provinsi NTT, 1.600.000x 17 bulan =27.200.000,- (duapuluh tuju juta duaratus ribu). Uang penghargaan masa kerja 15 tahun kurang dari 18 tahun sama dengan 6 bulan upah minimum Provinsi NTT, 1.600.000×6 bulan =9.600.000, (sembilan juta enemratus ribu rupiah).

Sisa cuti tahun 2017 tiga hari =320.100 (tigaratus duapuluh ribu seratus rupiah).
Uang pengobatan dan Perumahan 15% dari uang pesangon dan uang jasa=5.520.000,-(lima juta limaratus duapuluh ribu rupiah)
Uang THR tahun 2017 sama dengan 1 bulan UMP =1.600.000,- (satu juta enemratus ribu rupiah)

Penggunan Pasal 158 huruf C UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pada surat skorsing bernomor Ref : 001/Dir-Persn/2017 yang berbunyi: Mabuk, meminum minuman keras yang memebukan, memakai dan/atau mengedarkan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainya dilingkungan kerja kepada saudara Hendrikus Mayor adalah tidak benar dan merupakan tuduhan serius , karena selama bekerja 17 tahun di perusahaan Saudara Hendrikus tidak pernah melakukan kegiatan tersebut. Oleh sebab itu, pengunaan pasal tersebut membuat saudara Hendrikus Mayor mendapatkan stigma Buruk di lingkungan masyarakat dan keluarganya.

Oleh sebab itu saudara Hendrikus Mayor meminta Uang Denda adat Manggarai sebagai pemulihan Nama Baik sebesar 50.000.000,- (limapuluh Juta Rupiah)
Uang BPJS ketenaga kerjaan menunggu surat rekomendasi dari perusahaan PT.NTT Kuri Pearl. Uang Cuti tahunan selama 30 hari 1.600.000/15 hari kerja x30 hari=3.200.000,- (tigajuta duaratus ribu rupiah)

TOTAL KESELURUHAN =97.440.100,-(sembilanpuluh tujuh juta empatratus empatpuluh ribu seratus rupiah)

PENEGASAN DARI PEKERJA/BURUH HENDRIKUS MAYOR BERSAMA DPC FSBDSI MABAR

Menuntut Perusahaan PT. NTT Kuri Pearl agar Segera melakukan Pembayaran atas Hak Buruh atau Pekerja diatas dalam tempo waktu 3 hari, terhitung mulai hari ini tanggal 9 Juli sampai dengan 11 Juli 2023 (3 hari)
Apabila tidak mengindahkan tuntutan pekerja/buruh, maka FSBDSI dan masa aksi akan melakukan tindakan lanjutan melalui turun kelokasi Perusahaan di Camp Side Kelumpang.

Sebelum berita diterbitkan, Media ini telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak manajemen PT NTT Kuri Pearl Labuan melalui Via telpon namun nomor tidak aktif.(MR/red)

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Kreasi - Situs Berita Portal online - Berita Mendidik, Aktual & Inovatif.