Fraksi PKS DPRD Ogan Ilir, Menolak Rencana Kenaikan Biaya Haji Tahun 2023

Fraksi PKS DPRD Ogan Ilir, Menolak Rencana Kenaikan Biaya Haji Tahun 2023
Bagikan

METRORAKYAT.COM, OGAN ILIR – DPRD Ogan Ilir bersama pihak eksekutif menggelar rapat paripurna II Tahun sidang 2023, acara tersebut digelar pada hari selasa (24/01/2023) yang lalu. Adapun agenda sidang penyampaian jawaban atau tanggapan para Fraksi DPRD Ogan ilir terkait pendapat Bupati Ogan ilir atas Raperda inisiatif DPRD Ogan ilir tahun anggaran 2023.

Penyampaian dan tanggapan tersebut, semua Fraksi Partai sepakat dan setuju terhadap pendapat Bupati Ogan ilir atas Raperda inisiatif DPRD Ogan ilir.

Waktu itu usai rapat paripurna ke II digelar Ketua Fraksi PKS H. Husnul Anam dalam instruksinya mengatakan, menolak rencana kenaikan biaya haji tahun 2023. Dirinya meminta dukungan kepada semua ketua Fraksi yang ada di DPRD Ogan Ilir terkait adanya penolakan tersebut.

” Kami dari fraksi PKS menolak tegas rencana kenaikan biaya haji yang diusulkan oleh kementerian agama (Kemenag) yang menjadi Rp 69, 2 juta. Karna kenaikan biaya haji tersebut tidak rasional, dikarnakan sekitar 75 % calon jamaah haji tersebut banyak dari kalangan masyarakat bawah yang terdiri dari para petani dan nelayan” katanya.

Diajuga menilai rencana kenaikan biaya haji tersebut secara umum disebabkan karna adanya kesalahan didalam pengolahan dana.

” Berawal dari setoran awalnya 25 juta, seandainya dia menabung 20 tahun atau 30 tahun berarti uang yang mengendap 30 tahun dan seharusnya sudah mendapat 180 %, berarti Rp 20 juta ditambah 18 % sekitar Rp 55 juta” terangnya.

Terusnya, keuntungan 30 % sekarang mendekati 50 %, namun hal itu terjadi dikarnakan adanya kesalahan dalam pengelolahan dana haji.

” Apa salahnya, karna 70 % dana haji diambil oleh kemenkeu dalam bentuk surat utang negara, surat hutang negara tersebut keuntungannya hanya sekitar 5 %, sedangkan inflasi 5, 4, jadi ini tidak adil” tegasnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama Wakil Bupati Ogan Ilir H. Ardani, SH, MH menyampaikan, bahwa pemerintah daerah juga akan mengusulkan dan mempelajari agar biaya haji ini dapat dilakukan pengkajian ulang.

” Dikarenakan masyarakat kita Ogan Ilir banyak keterbatasan dan sangat minim untuk melakukan berangkat haji, oleh sebab itu kita berharap pemerintah melakukan pengajian lagi besaran biaya untuk naik haji,” pungkasnya. (MR/Yopi007)

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Kreasi - Situs Berita Portal online - Berita Mendidik, Aktual & Inovatif.