Angka kemiskinan di Aceh Masih Tinggi, Meski Dana Otsus Melimpah

Angka kemiskinan di Aceh Masih Tinggi, Meski Dana Otsus Melimpah
Bagikan

METRORAKYAT.COM, LHOKSEUMAWE – Dewan Pembina Daerah (DPD) Badan Advokasi Indonesia (BAI) Kota Lhokseumawe menyoroti pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) Aceh yang diduga penggunaan tidak tepat sasaran dan menilai belum mencerminkan kesejahteraan bagi rakyat Aceh.

“Dana otsus Aceh sangat melimpah hingga mencapai Rp80 triliun, namun masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Bahkan Aceh mendapatkan ranking termiskin di Sumatera,” kata anggota DPD BAI Kota Lhokseumawe HM Yusuf Hasan di Lhokseumawe, Minggu (20/2/2022).

HM Yusuf Hasan mengatakan, pemerintah pusat harus mencarikan solusi untuk persoalan tersebut. Mengingat hingga saat ini Pemerintah Aceh dinilai belum mampu mengelola dengan dana otsus untuk kesejahteraan rakyat.

“Setiap tahunnya Aceh mendapatkan dana otsus, namun bisa kita lihat banyak warga di desa-desa yang hidup dibawah garis kemiskinan, bahkan di infrastuktur desa juga jauh tertinggal dibandingkan desa yang ada di provinsi lainnya,” katanya.

Menurut HM Yusuf Hasan yang juga merupakan tokoh masyarakat Aceh Utara itu, dana otsus selama ini tidak menyentuh beberapa wilayah di Aceh, khususnya Kebupaten Aceh Utara, dan tidak ada laporan dana otsus secara lengkap dan detail.

“Kedepannya perlu upaya yang dilakukan supaya bisa dapat mensejahterakan rakyat Aceh dengan dana otsus yang sangat besar tersebut,” katanya.

HM Yusuf Hasan juga meminta Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk sesekali melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah agar dapat melihat secara langsung potret kemiskinan yang ada di Aceh.

“Begitu juga dengan Bupati Aceh Utara H Muhammad Thaib dan Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya untuk mengunjungi warganya di desa pedalaman. Jangan hanya duduk manis di istana pendopo tanpa melihat jeritan warganya yang hidup jauh dibawah garis kemiskinan,” sebutnya.

Dikatakan HM Yusuf Hasan, selama ini perencanaan dan kebijakan yang dibuat Pemerintah Aceh dalam mengelola dana otsus sebesar Rp7 triliun hingga Rp8 triliun pertahun belum tepat sasaran.

“Dengan dana sebesar itu, angka kemiskinan di Aceh masih tertinggi di Pulau Sumatera. Kondisi seperti ini harus dipertanyakan, jangan sampai adanya kepentingan pribadi dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat Aceh,” sebutnya.

HM Yusuf Hasan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terus memantau penggunaan dana Otsus Aceh. Apalagi banyak dugaan korupsi yang menyelimuti penggunaan dana otsus tersebut.

“Masyarakat Aceh berharap banyak kepada KPK untuk mengawal penggunaan dana otsus di Aceh. Jika dana tersebut tepat sasaran, saya yakin dapat mendongkrak perekonomian masyarakat Aceh, dengan begitu kesejahteraan dari dana otsus bisa dirasakan oleh rakyat Aceh,” tutup HM Yusuf.(MR/rel)

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Kreasi - Situs Berita Portal online - Berita Mendidik, Aktual & Inovatif.