oleh

DPRD Sumut Dukung Dinas ESDM Provsu Siapkan 1500 Sambungan Listrik Baru Tahun 2022

METRORAKYAT.COM, MEDAN – Kebutuhan terhadap pasokan listrik, khususnya bagi warga miskin yang tersebar di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut), menjadi fokus utama perhatian DPRD Sumut.

Foto: Rajali Kadis ESDM Sumut. (Sifa Munthe)

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi B DPRD Sumut bersama Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) pada Senin (11/10/2021) lalu, di ruang komisi itu, Dinas ESDM Provsu memaparkan beberapa program kerja untuk ditampung dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022 diantaranya pembangunan satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) di Kabupaten Labuhan Batu dan 1500 Bantuan Hibah Sambungan Listrik Baru Bagi Masyarakat Kurang Mampu yang tersebar di 17 kabupaten di Sumut.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi B, Dhody Tahir (Foto), saat disambangi di ruang kerjanya. “Dalam RDP tadi, kita lebih mengarahkan kepada bantuan listrik desa itu. Ada PLTMH dengan kapasitas 25 sampai 30 MW,” jelasnya.

Bila pasokan listrik itu dapat dilaksanakan maksimal oleh Dinas ESDM Provsu, maka pembangunan ekonomi masyarakat di pedesaan akan semakin meningkat.

Diterangkannya juga, bahwa untuk 1500 rumah bantuan hibah sambungan listrik baru itu, kapasitasnya 450 Volt Ampere (VA). Selain itu, meteran dan instalasi pemasangannya ditanggung oleh Dinas ESDM Provsu yang anggarqnnya nanti akan ditampung dalam APBD Provsu TA 2022. Alokasi anggarannya berkisar tujuh miliar rupiah. Dan untuk PLTMH dianggarkan kisaran dua hingga tiga miliar rupiah.

Dia menyebut kalau alokasi anggaran yang dianggarkan Dinas ESDM Provsu itu sangat kecil dan perlu penambahan.

“Tapi anggaran tersebut terlalu kecil, dan tak cukup hanya 1500. Inikan banyak orang yang tak dapat listrik. Kita akan coba menambah, tapi kan tergantung anggaran juga,” ucap anggota Badan Anggaran DPRD Sumut 2019-2022 itu.

Ia mengakui program tersebut sangat bagus karena langsung menyentuh masyarakat.

Terpisah, Analis Energi Dinas ESDM Provsu, Karlo Purba, ketika ditemui di ruang kerjanya, Kantor Dinas ESDM Provsu, Jalan Pasar II Setia Budi, Medan Selayang, Rabu (13/10/2021), mengaku bahwa pagu anggaran untuk Dinas ESDM Provsu yang dialokasikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provsu hanya sebesar Rp 38 miliar dari Rp 52 miliar pada TA 2021.

Dengan alokasi anggaran hanya sebesar itu, sambungnya, Dinas ESDM Provsu fokus pada kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat miskin. Kegiatan itu adalah sambungan listrik baru, pembangunan infrastruktur berupa irigasi pedesaan untuk pompa air tenaga surya, dan penerangan umum tenaga surya di lokasi-lokasi yang berhubungan dengan tempat-tempat sosial, seperti rumah ibadah, tempat wisata, dan yang lainnya.

Sisa anggaran tersebut juga digunakan untuk operasional Dinas ESDM Provsu yang terdiri dari tujuh Cabang Dinas, satu UPT (Unit Pelaksana Tehnis), serta satu dinas induk.

“Untuk anggaran tersebut saja hanya sisa sekitar tujuh ke delapan miliar rupiah yang digunakan untuk Belanja Modal. Jauh dibanding tahun ini yang sampai Rp 18 miliar dari total anggaran Rp 52 miliar,” bebernya.

Diterangkannya lokasi kegiatan tersebut didasarkan pada adanya usulan atau permohonan dari kepala daerah maupun dari dewan yang didasarkan pada usulan masyarakat dalam kegiatan resesnya.

Dia merinci sembari memberikan kopian rencana bantuan hibah tersebut dengan lokasi yang tersebar di 17 kabupaten di Sumut. Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) direncanakan 200 rumah, Serdang Bedagai (Sergai) 150, Langkat, Karo, Simalungun, Tapanuli Utara (Taput), Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara (Labura), serta Mandailing Natal (Madina), masing-masing 100 rumah.

Sedangkan untuk Kabupaten Padang Lawas (Palas) dan Padang Lawas Utara (Paluta) sebanyak 75 rumah, dan Kabupaten Samosir, Dairi, Humbang Hasundutan (Humbahas), Batubara, Asahan, dan Tapanuli Selatan (Tapsel), masing-masing 50 rumah.

“Data itu mengacu pada hasil pendataan yang dilakukan oleh Tim Nasional Perxepatan Penanggulangan Kemiskinan
atau TNP2K di bawah Kementerian Sosial yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Dan itu juga sudah kami verifikasi ke PLN, karena kadang-kadang mereka sudah pasang listrik yang non-subsidi. Listrik yang disalurkan ini 450 Watt dengan bayaran Rp 750/KWh. Normalnya pemakaian itu kisaran Rp 50 ribu sampai Rp 90 ribu per bulannya,” terang Karlo.

Validasi data itu terus dilakukan, akunya. Untuk itu, dari data yang diterima untuk pemasangan tahun ini 1145, Dinas ESDM Provsu siapkan 2500 data karena pada kenyataannya di lapangan sering berubah.

Dia menjabarkan bahwa untuk tahun 2019, Dinas ESDM Provsu telah menganggarkan hibah tersebut untuk 800 unit rumah dengan alokasi 500 unit di Kabupaten Nias, dan 300 unit untuk Kabupaten Samosir, Langkat, dan Tapsel.

Kemudian, imbuhnya lagi, 2020 dialokasikan yang seharusnya 2200 unit, tapi realisasinya hanya sebanyak 300 unit yang tersebar di Kabupaten Samosir, Langkat, Tapsel, dan Palas.

Sedangkan untuk 2021, dari 2500 unit yang dianggarkan, hanya direalisasi 1145 unit yang dikerjakan di Kabupaten Langkat dan Karo

Disarankan pegawai yang terkesan ramah itu, bila Komisi B mendukung program itu, dapat dilakukan lewat pembahasan di rapat TAPD Provsu dan Banggar DPRD Sumut. Sebab, salah satu pertimbangan gubernur dalam penyusunan program itu adalah IKU gubernur dengan Rasio Verifikasi. IKU itu adalah Indikator Kinerja Utama yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat.

Sebagai pengejawantahan sikap Dinas ESDM Provsu, Membangun Desa Menata Kota, Karlo mengungkap anggaran untuk setiap unit, ditentukan oleh letak dan lokasi penyambungannya. Karena, HPS (Harga Penetapan Satuan) berbeda-beda.

“Di Nias dianggarkan Rp 2.5 juta per unit, dan Langkat Rp 1,7 juta. Dan kami sebanarnya berharap agar anggaran itu dapat ditambah karena berhubungan dengan masyarakat miskin,” impinya.

Dengan berilustrasi, dia yang turut didampingi stafnya, Bayu Dane Malau, mengambil contoh di Provinsi Jawa Tengah per tahunnya, realisasi bantuan hibah pemasangan sambungan baru listrik itu sebanyak 20 ribu. Dan karena COVID-19 pada tahun 2019 jadi 17 ribu sambungan dan 2020, hanya 12 sampai 15 ribu sambungan. Sementara Sumut hanya kisaran 1400 atau 800 unit.

Dijelaskannya bahwa program tersebut mengacu pada Surat Menteri ESDM Nomor 671/580/DESDM/2019, Tangal 18 Februari 2019, kepada seluruh kepala daerah yang menegaskan dalam rangka pemerataan penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat melalui program energi berkeadilan, maka perlu dilakukan percepatan target Ratio Elektrifikasi sebesar 99,9 persen.

Dalan surat menteri yang diprint-nya itu disebutkan anggaran kebutuhan itu dapat disusun dari APBD, ataupun Coorporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang ada di daerah

Kepala Dinas ESDM Provsu, Rajali, yang bertemu saat dia akan keluar meninggalkan kantor kerjanya, berharap kepada dewan untuk dapat menambahkan anggaran buat program tersebut bila dinilai layak.

“Diperjuangkanlah anggarannya untuk ditambah. Besarannya sekitar 10 sampai 15 miliar rupiah. Dan itu memang jadi salah-satu fokus program kerja kita di 2022 nanti,” pungkasnya bergegas ke mobil. (MR/Sipa Munthe)

Breaking News