Diduga Terlibat Penjualan Seragam Sekolah, Ketua DPC AJOI Kab Karimun, Minta Disdik Karimun Beri sanksi Kepada Paguyuban

METRORAKYAT.COM, KARIMUN – Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun selalu menjadi konsumsi publik disetiap moment tahun ajaran baru, dimana dinas terkait akan merestui adanya panitia penerimaan siswa baru (PPSB) yang notanenenya tidak dapat melakukan pungutan biaya apapun dari calon siswa yang akan masuk sekolah dasar ataupun SD.

Ketua DPC Ajoi (Asosiasi Jurnalistik Online Indonesia) cabang karimun Christian Nadeak, ketika dikonfirmasi di sekretariat DPC AJOI Kabupaten Karimun, Jl Nusantara No 134 Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, kepada Metrorakyat.com, bahwasanya disetiap sekolah dasar tiga tahun lalu, rata rata memperjual belikan pakaian seragam sekolah, seperti putih merah, batik, olah raga, dan juga baju kurung, yang pembayarannya dilakukan dengan menicil tiga atau empat kali. Bahkan total persiswa dibebankan sampai Rp 600.000 s/d Rp. 800.000,

“Setiap kepala sekolah SD harus tau permendikbud No 44 Tahun 2012, Pasal IX ayat 1, menyebutkan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan dalam bentuk apapun,”katanya.

Ini sudah benar terjadi di Karimun, beberapa sekolah dasar menjadikan Paguyuban Orang tua/wali siswa sebagai modus untuk melakukan penjualan pakaian kepada peserta didik, dengan harga bervariasi, maksimal Rp 800.000, seperti uang pernah terjadi di SD Bukit Tembak, kecamatan meral.

“Nah jadi ketika para pengawas datang, panitia mengatakan bahwa tidak ada melakukan pungutan terhadap siswa baru, namun paguyupan menjadi modus untuk lakukan pemungitan biaya pakaian seragam sekolah,” bilangnya.

Lanjut Cristian lagi, terkait hal ini metrorakyat.com mencoba mengkonfirmasi langsung Kepala Dinas Pendidikan Kab Karimun, Fajar Horizon, namun telepon genggamnya sedang tidak aktif, dan sampai berita ini dimuat, pesan whatshaap yang dilayangkan juga belum mendapatkan balasan. (MR/Lamhot)