oleh

Kepala BKPP Kendal : Pelantikan 33 Pejabat Fungsional Sesuai Perundang-undangan

SHARE
58 views

METRORAKYATCOM, KENDAL – Terkait adanya pemberitaan di salah satu media online, yang menyebut Pelantikan 33 pejabat fungsional oleh Bupati Kendal yang diduga tanpa seijin Mendagri, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kendal, memberikan penjelasan, Kamis (8/4/2021).

Kepala BKPP Kabupaten Kendal, Cicik Sulastri, kepada wartawan saat gelar jumpa pers di kantornya menegaskan, pelantikan 33 pejabat fungsional sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ia pun mengungkapkan, berkaitan dengan regulasi mendasar, tentu ada pelantikan yang boleh dilakukan dan tidak.

“Bahwasanya ada surat edaran Mendagri Nomor 273/487/SC/ tanggal 21 Januari 2020, isinya menegaskan terkait pelaksanaan Pilkada yang didalamnya ada penegasan soal penggantian pejabat oleh kepala daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2020,” ungkap Cicik.

Menurutnya, surat Mendagri itu salah satunya, pada pasal 71 ayat 2 UU No 10 tahun 2016.

“Dipertegas lagi dengan adanya surat edaran Mendagri, bahwa penggantian pejabat yang tak boleh dilakukan adalah pejabat struktural, yakni pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama (di daerah eselon 2). Kemudian pejabat administrator dan pengawas,” jelasnya.

Pada poin 2 SE Mendagri, lanjut Cicik, yang tak boleh dilakukan pengangkatan dan pelantikan adalah pejabat fungsional yang mendapatkan tugas tambahan memimpin satuan atau unit kerja yang meliputi kepala sekolah dan kepala Puskesmas.

“Adapun pelantikan 33 pejabat fungsional, kemarin berdasarkan Permenpan No 42 tahun 2018. pada Permenpan itu ada ketentuan pasal 13,” ujarnya.

Sedangkan untuk pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional paling lambat dilakukan maksimal 6 April 2021.

“Kenapa perlu dilakukan pelantikan. Ini berdasar pada Permenpan No 13 tahun 2019, dalam pasa 37, setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpahnya,” jelasnya lagi.

Cicik menambahkan, untuk pentikan pejabat fungsional kemarin sudah melalui proses panjang. Bagi PNS yang ingin berkarir, sesuai Menpan, dari pelaksana fungsional umum dan pelaksanan tertentu itu bisa berkarir melalui impasing.

“Mereka bisa mendaftar melalui aplikasi yang ada di BKPP dan itu sudah dibuka sejak tahun 2017. Namun dengan catatan mendapatkan ijin dari pimpinan masing-masing,” imbuhnya

Kemudian mengikuti uji kompetensi dan lulus. Selanjutnya juga ada penetapan kelulusanya dari instansi pembina masing-masing.

“Jadi kemarin itu, jika ada pelantikan 33 pejabat fungsional, semuanya ada rekomendasi dari instansi pembinanya. Kenapa kita melantik, dari sisi batasan waktu karena sudah saatnya untuk dilantik, batasan 6 April. Bila tidak kita lantik maka akan merugikan yang bersangkutan. Akibatnya mereka tak akan mendapatkan tunjangan fungsional,” tandasnya.

Diberitakan, sebanyak 33 pejabat fungsional Kabupaten Kendal diambil sumpah janji jabatan oleh Bupati Kendal Dico M Ganinduto, Selasa (6/4/2021), di Pendopo Tumenggung Bahurekso Kendal.

Dalam kesempatan tersebut, Dico berpesan pesan sekaligus ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang telah dilantik.

“Saya ucapkan selamat kepada bapak-ibu yang baru saja dilantik, tapi saya titip agar amanah harus dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab,” katanya.

Selain itu, Dico menekankan, jika era dulu dengan sekarang harus berubah menjadi lebih baik mengingat program 100 hari kerja.

“Salah satunya menekankan tata kelola pemerintahan transparan, akuntabel, bebas korupsi dan memberikan ruang luas bagi partisipasi masyarakat,” tandasnya.

Imbuh Dico, pejabat fungsional merupakan jabatan teknis yang memiliki kompetensi tertentu, baik keahlian maupun pendidikan.

“Segeralah menyesuaikan diri dengan membangun kerja sama dan koordinasi, termasuk harus memiliki pemikiran visioner, kreatif dan inovatif dalam melaksanakan tugas,” pungkasnya.
(MR/M.Syi)

Breaking News