oleh

Ketua DPRD Kota Medan Minta Pemko Perhatikan Nasib ke-48 PHL di Dinas Pertanian dan Perikanan Medan

SHARE
87 views

METRORAKYAT.COM, MEDAN – Masalah 48 tenaga pegawai harian lepas (PHL) di Dinas Pertanian dan Perikanan yang gajinya belum di tampung dalam APBD Medan mendapat perhatian serius oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim,SE. Bagi Hasyim, ke 48 tenaga PHL tersebut harus diberikan gaji penuh dan tetap di pertahankan, karena tenaga mereka sangat dibutuhkan di lima (5) UPT milik Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan.

Dalam hal ini pemko Medan harus bijak menyikapi, mengingat mereka itu (48 PHL-red) justru sangat membantu perekonomian masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum berakhir. ” Kerja mereka itu jelas dan nyata untuk membantu masyarakat. Justru yang perlu di pertanyakan PHL yang ada di dinas lain yang nota bene belum tentu jelas kerjanya, dan masih di pertahankan,” terang Hasyim Rabu (20/1)

Dikatakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan ini lagi, agar pemko Medan memperhatikan betul-betul kebutuhan tenaga PHL di OPD terkait sebab keberadaan PHL itu dapat berpengaruh untuk peningkatan kinerja dan kualitas dinas tersebut.

“Kita minta agar Sekda Kota Medan, Wirya Arrahman bijak dengan menampung gaji ke-48 dari 151 tenaga PHL tersebut. Kita akui keberadaan tenaga PHL itu masih di perlukan, untuk membantu keterbatasan kerja para ASN,” sebut Hasyim.

Tambah legislatif dari Dapil 4 Kota Medan ini lagi, ditengah pandemi Covid-19, salah satu program andalan Dinas Pertanian dan Perikanan adalah pengembangan bibit ikan, dan tanaman berupa sayur mayur, bawang dan cabai. Termasuk vaksinasi hewan peliharaan masyarakat.

” Dengan gaji di bawah UMK tentunya tidak akan mampu meningkatkan kesejahteraan para PHL di Dinas Pertanian dan Perikanan tersebut. Dampak dari Pandemi Covid-19 telah berpengaruh kepada perekonomian masyarakat banyak, sehingga pemko Medan segera saja merealisasikan gaji ke 48 tenaga PHL tersebut. Karena sudah ada anggarannya,”terang nya.

Diketahui sampai saat ini ke-48 tenaga PHL di Dinas Pertanian dan Peternakan kota Medan ini masih bekerja dengan gaji kecil dan itu juga diperoleh dari gaji 103 PHL yang dibagi untuk mereka. 

Pengusulan penambahan gaji sudah di sepakati bersama di saat RDP di DPRD Medan

Hasyim juga mengatakan, bahwa sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan saat RDP di DPRD Medan, sudah mengusulkan penambahan gaji bagi tenaga PHL di dinas yang dipimpinnya, alasannya, karena sudah 2 tahun para PHL tersebut tidak mendapatkan gaji dari Pemko Medan. Diketahui dari 151 PHL hanya 103 yang gajinya di tampung di APBD dan sisanya 48 PHL lagi tidak mendapatkan gaji, sehingga 103 PHL harus membagi gaji mereka kepada 48 PHL yang tidak mendapatkan gaji, sementara tenaga PHL tersebut sangat dibutuhkan. Atas dasar itulah sehingga Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan kembali mengusulkan agar gaji ke 48 PHL di masukkan ke anggaran 2021.”Setahu saya, itu sudah final saat RDP di Komisi 4 lalu. Anggarannya kan sudah ada, dan menurut saya, 48 PHL itu tidak lah banyak, apalagi keberadaan mereka juga sangat dibutuhkan,” ucap Hasyim.

Terpisah, Pengamat Anggaran, Elfanda Ananda heran saat menanggapi adanya 48 PHL di Dinas Pertanian dan Perikanan yang sudah tiga (3) tahun gaji nya tidak ditampung pada APBD Kota Medan. Pemko Medan harus bertanggungjawab, bagaimana ke 48 PHL itu untuk membutuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hal ini dikatakan Elfanda Ananda, Rabu (20/1/2021).

Elfanda justru mempertanyakan sistem penganggaran sehingga abai dalam memastikan upah PHL tersebut tidak termuat. “Harusnya di telusuri penyebabnya,”kata Elfanda melalui pesan WhatsApp nya. 
Menurutnya, sistem anggaran yang diketuai Sekda Medan tentunya sudah ada pagu setiap OPD. Dalam struktur di dinas tentu sudah ada masing-masing perencanaan anggaran termasuk upah PHL. Lalu kenapa terjadi persoalan demikian.

“Berarti ada yang tidak beres dalam aspek perencanaan anggaran. Selain itu dalam Raker dengan DPRD juga sudah di sepakati kenaikan upah agar sesuai dengan UMP,”ujarnya.

Dalam hal ini, Elfanda minta jangan sampai nasib 151 PHL di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan jangan sampai tertunda lagi, apalagi jika semakin tidak jelas.

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan Ir.Ikhsar Rasyid Marbun M.Si kepada wartawan mengaku akan tetap mempertahankan keberadaan 48 PHL yang saat ini gajinya sedang di perjuangkan di Pemko Medan. Menurutnya, keberadaan tenaga PHL tersebut ada ditempatkan di 5 UPT dinas Pertanian dan Perikanan yang ada di Kota Medan.

“Memang meski dengan gaji kecil selama ini mereka tidak masalah, tapi kita ingin kesejahteraan mereka untuk membutuhi ekonomi keluarganya dapat dicukupi dengan gaji yang sesuai kebutuhan hidup saat ini, setidaknya sesuai Upah Minimum Kota (UMK) Kota Medan saat ini,”tutupnya.(mr/wan)

Breaking News