Banleg Dewan, Banyak Data RPJMK Tidak Selaras Dengan RTRW Aceh Singkil

SHARE
71 views

METRORAKYAT.COM, ACEH SINGKIL – Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil melihat masih banyak dokumen data rancangan RPJMK yang belum selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten setempat.

Begitu juga dengan data-data yang disajikan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang perubahan atas qanun nomor 3 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah setempat tahun 2017-2022, masih banyak tidak singkron dengan RPJMK induk.

Untuk itu diminta agar data-data tersebut dapat direvisi dan disingkronisasikan, ucap Politisi Partai Nasdem, Ahmad Fadhli,M.Ag, saat menyampaikan laporan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, Rabu, (16/09/2020), digedung dewan Setempat.

Sebelumnya, Banleg Dewan merekomendasi agar Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang perubahan atas qanun nomor 3 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah setempat tahun 2017-2022, tidak hanya menyajikan datanya semata.

Namun penyusunan data Raqan tersebut perlu disesuaikan dengan visi misi Bupati/Wakil Bupati Aceh Singkil terpilih tahun 2017-2022, dengan menyajikan apa program yang direncanakan dan menggambarkan target yang belum serta akan dicapai, ujar Ahmad Fadhli,M.Ag, yang juga Ketua Banleg DPRK Aceh Singkil.

“Sehingga tampak upaya apa yang akan dilakukan Pemkab Aceh Singkil terhadap program yang belum tercapai dengan menyampaikan rancangan perubahan RPJMK untuk menjadikan Pemerintah setempat lebih baik lagi,”cetusnya.

Sementara dari 13 Rancangan Qanun prioritas yang termuat dalam program legislasi Aceh Singkil tahun 2020 ini, 3 diantaranya raqan inisiatif DPRK ditarik kembali dan akan diusulkan kembali tahun 2021 mendatang.

Tertundanya pembahasan 3 raqan tersebut , mengingat Negara kita saat ini sedang menggalami pandemi covid-19 dan terjadinya refocusing anggaran.

Sedangkan dari 10 raqan usulan Bupati Aceh Singkil, hanya 2 rancangan qanun yang sudah dibahas dan akan disetujui.

Selanjutnya untuk delapan raqan lagi, Tiga raqan wajib merupakan kewenangan Badan Anggaran membahasnya, 1 sudah ditarik kembali dari program legislasi, 1 raqan sudah diterima akan tetapi belum bisa dibahas bersama dengan alasan dokumen yang diminta sampei saat ini belum dilengkapi.

“Begitu juga dengan draf raqan lainnya tersebut belum disampaikan pihak Pemkab Aceh Singkil kepada DPRK untuk dibahas,”jelasnya.
(mr/putra)

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Intermedia Situs Berita Portal online Berita Aktual & Inovatif