Mantan Sekjen TKBM Belawan, J.F Manalu Janji Akan Bongkar Usut Kemana Upah Buruh dan Dana Perumahan TKBM

Mantan Sekjen TKBM Belawan, J.F Manalu Janji Akan Bongkar Usut Kemana Upah Buruh dan Dana Perumahan TKBM
SHARE
795 views

METRORAKYAT.COM, BELAWAN – Menyangkut masalah Anggota Koperasi TKBM Belawan , mempertanyakan tentang Upah Buruh, dan Dana Perumahan,? dan mengingatkan kita kembali dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Mabes Polri terhadap Sekjen Koperasi TKBM pada tahun 2016 silam, ternyata meninggalkan bekas luka di kalangan Pekerja buruh TKBM tersebut .

Hal itu dikarenakan kan pendapatan Upah buruh TKBM saat ini tidak jelas, dikarenakan tudingan kesepakatan kerja bersama antara DPW APBMI Sumut dengan Primkop Upaya Karya terindikasi ilegal.

Dalam putusan amar PN Medan 2017, tidak ada hal yang salah dengan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) tersebut, namun Program Pembangunan Perumahan TKBM pun ikut kena imbasnya. Semenjak tahun 2016 pembangunan rumah tersebut terbengkalai sampai saat ini.

Dan wawancara dengan Mantan Sekjen Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Belawan periode 2011-2013, J.F Manalu dengan Tim JITU (Jeli, Independent, Toleran, Ukur) dengan rasa Prihatin yang dalam melihat ketidak seriusan Pengurus Koperasi saat ini untuk melaksanakan tugasnya, Sabtu I/8/2020

“Tahun 2019 secercah Cahaya menyinari kembali harapan dan asa buruh TKBM untuk memiliki kembali rumah Idaman yang sangat diharapkan dengan ditandatanganinya kembali KKB. Harapan tersebut tumbuh dan semakin membangkitkan kembali semangat Kerja Para Buruh TKBM di Pelabuhan Belawan, Dua KKB sekaligus ditandatangani di tahun 2019 yakni, KKB antara DPW APBMI Sumut dengan Primkop TKBM tahun 2019 masa berlaku 2 tahun dan KKB antara BICT/TPKDB PT. Pelindo I Belawan dengan Primkop TKBM,” ujarnya.

Selanjutnya, di dalam KKB tersebut hanya berisi “WHIK” yang mana Komponen W adalah mutlak hak pekerja Upah) H adalah Dana Kesejahteraan dari pada Pekerja yang mana pada intinya juga mengandung tunjangan Perumahan Pekerja sesuai dengan KM. 35 tahun 2007. I (Insuren) juga merupakan komponen mutlak guna Asuransi Pekerja itu sendiri yang mana dana tersebut meliputi biaya JKK, JKM, JHT dan JPK. Kata J.F Manalu

JPK dalam arti Administrasi Koperasi yang dimaksud pada KKB tersebut merupakan hak muthlak Pengelolaan Koperasi sebagai sumber dana bergeraknya roda Organisasi koperasi. Untuk dapat mewujudkan kembali impian TKBM bisa memiliki rumah, maka pihak pengurus Koperasi beserta Pengurus serikat mengundang seluruh TKBM untuk dapat membahas rencana Pembangunan kembali rumah TKBM dengan meminta pengurangan W yang ada di dalam KKB tahun 2019 tersebut, Secara bervariasi sesuai jenis dan cara Pekerjaan nya yang bertempat Di Basecamp Griya I Blok 2 Kantor DPD F.SPTI-K.SPSI. ujar J.F Manalu kembali

Menurut, J.F Manalu hasil Tarif Bongkar muat baru bagi TKBM yang notabene hasilnya tidak lagi sesuai dengan KKB tahun 2019 tersebut. Hal tersebut disepakati oleh TKBM dan serikat asalkan pembangunan Perumahan TKBM dapat berlanjut kembali. Dengan yakin dan percayanya para pengurus koperasi dan serikat menyatakan di awal Januari 2020, Pembangunan perumahan dapat dimulai lagi, karena mereka sudah mengkalkulasi selama Tiga bulan penuh Dana Perumahan tersebut sudah dapat menjadi modal awal atau pun jaminan ke Pihak BTN sebagai Pemberi kredit untuk dilanjutkan Pembangunan. Ucapnya

Waktupun berlalu, sudah berjalan sepuluh bulan (Semenjak Tanggal 16 September 2019) sampai sekarang belum juga ada denyut kehidupan untuk pembangunan tersebut, sementara Potongan upah W tersebut entah sudah berapa milyar yang terkumpul selama itu. Yang pasti Pemotongan dari W tersebut sudah sangat – sangat memperkecil Pendapatan Upah dari semua TKBM.

Pernah mempertanyakan langsung masalah pembangunan tersebut kepada Ketua Serikat P.U.K.F.SPTI-K.SPSI TKBM Pelabuhan Belawan dan berjanji akan terus mengawasi Proses pembangunan rumah TKBM. Selanjutnya, Ketua Serikat P.U.K.F.SPTI-K.SPSI TKBM Pelabuhan Belawan mengatakan bahwa Perioritas serikat akan tetap mengkawal Program Pembangunan rumah Buruh TKBM karena hal itu adalah programnya SPSI semenjak tahun 2000,” ucapnya J.F Manalu.

Sebagai mantan Sekjen Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Belawan periode 2011-2013 yang kini buruh TKBM mendesak kepada Ketua Serikat P.U.K.F.SPTI-K.SPSI TKBM Pelabuhan Belawan menyurati pihak Koperasi perihal Upaya W tersebut agar tetap bisa di pergunakan sesuai peruntukannya dan jangan sampai buruh TKBM ramai – ramai datang keserikat hanya mempertanyakannya hal tersebut dan menegaskan jangan menunggu batas kesabaran dari TKBM habis. Katanya mengakhiri wawancara dengan tim media.

Ketika tim awak media bergabung JITU menemui Sekjen DPP LSM Coruption Indonesia Funtionary Observation Reign (CIFOR), Ismail Alex MI. Perangin-angin mengatakan belum bisa memberikan komentar mengenai permasalah upah buruh dan dana perumahan buruh TKBM Belawan, pasalnya dua permasalahan tersebut urusan pengurus bersama anggota TKBM Belawan di Medan. Minggu (2/8/2020)

Tim Investigasi dan Monitoring LSM CIFOR akan melakukan pemantauan, investigasi dan chek and ricek dan kebenaran informasi yang diterima tidak tutup kemungkin akan berawal dibalik permasalah upah buruh dan dana perumahan buruh TKBM Belawan apakah ada keterlibatan pejabat pemerintah yang berweweang di Pelabuhan Belawan maupun pejabat BUMN serta yang lalinnya melanggar hukum tindak pidana sepert suap, markus, gratifikasi, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) berjamaah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. kata Ismail Alex

Sebelumnya, mengingat kembali mencuat di media judul “3 Pengurus Koperasi Kena OTT Pungli di Belawan, Duit Rp 33 Juta Disita”. Polisi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) praktik dugaan pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Ada tiga orang pengurus koperasi tenaga kerja bongkar muat (TKBM) Upaya Karya yang tertangkap tangan.

Kapolda Sumut Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel mengatakan, timnya sudah melakukan penyelidikan selama dua pekan. “(Dalam OTT ini) jumlah barang bukti yang diamankan Rp 330 juta dari 6 perusahaan perkapalan. Saat ini, tim sedang melakukan pengembangan,” kata Rycko kepada wartawan saat menggelar jumpa pers terkait OTT pungli di lokasi, Senin (31/10/2016) pekan lalu.

Operasi tangkap tangan dilakukan di kantor Koperasi TKBM Upaya Karya, Jalan Minyak Nomor 1, Belawan, Sumut sekitar pukul 11.30 WIB. Dari OTT, polisi melakukan pengembangan ke Kantor Otoritas Pelabuhan Belawan. Di sana, petugas menggeledah dua ruangan.

Secara terpisah Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, pungli ini membuat ongkos logistik tinggi yang membebankan para pengusaha dan masyarakat. Modus operandi yang dilakukan antara lain, kewajiban membayar TKBM terhadap bongkar muat yang tidak menggunakan TKBM dan melanggar prinsip no service no pay.

“Penghitungan ongkos buruh yang tidak berdasarkan ketentuan sehingga mengakibatkan ongkos bongkar muat yang sangat tinggi, dan dituangkan dalam surat keputusan bersama antara APBMI dan Koperasi TKBM secara sepihak dan diketahui oleh pihak otoritas pelabuhan Belawan,” ujar Boy Rafli saat dikonfirmasi awak media.(mr/Aril)

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Intermedia Situs Berita Portal online Berita Aktual & Inovatif