Bupati Bintuni Dipercayakan Memberi Sambutan Mewakili 7 Bupati Saat Penyerahan LHP atas LKPD Se-PB

Bupati Bintuni Dipercayakan Memberi Sambutan Mewakili 7 Bupati Saat Penyerahan LHP atas LKPD Se-PB
SHARE

METRORAKYAT.COM, BINTUNI – Sebagaimana diamantkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 23 Tahun 2014 serta perubahanya tentang pemerintahan daerah, maka pemda sePapua Barat sudah melakukan kewajiban dan telah menyerahkan Laporan keuangan pemda kepada BPK RI Perwakilan Papua Barat untuk dilakukan diaudit.

“Penyerahan LHP atas atas LKPD se-Provinsi Papua Barat hari ini dilaksanakan dalam kondisi pandemi Corona. Sebenarnya akan lebih indah bila bertemu dan bertatap muka secara bersama sama di kantor atau aula BPK RI Papua Barat, namun karena kondisi Covid-19 maka dilaksanakan secara vaktual.

Hal ini dkatakan Bupati Teluk Bintuni,Ir.Petrus Kasihiw.MT mewakili 7 Bupati se-Papua Barat saat memberikan sambutanya pada Penyerahan LHP BPK atas LKPD Se-Papua Barat tahun anggaran 2019 secara vicon, Selasa(30/6/2020)

Lanjut Bupati, berkaitan dengan virus corona, tingal 12 hari lagi bila ada yang tidak positif, maka Bintuni berubah menjadi zonah hijau. Keberhasilan yang dicapai di Bintuni dari 50 yang positif corona, semuanya sembuh semua dan sampai hari ini tidak ditemukan kasus baru Covid-19.

“Jajaran Pemda dan seluruh Forkopimda siap untuk bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota sePapua Barat untuk sama sama memutuskan mata rantai Covid-19 yang saat ini menjadi momok di tanah Papua dan di seluruh dunia,”ujar Bupati

Untuk itu, izinkan saya mewakili teman teman Bupati se-Papua Barat memberikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada Kepala BPK RI Perwakilan Papua Barat dan seluruh pejabat structural, dan para auditor pemeriksa yang sudah bekerja keras melakukan pemeriksaan serta melakukan tugas sesuai UU Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan Negara dan UU Nomor 12 tahun tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa LKPD seluruh kabupaten/kota Papua Barat melalui pemeriksaan intern dan pemeriksaan substansif guna memberi opini atas kewajaran laporan keuangan pemda tahun anggaran 2019 dengan memperhatikan kesesuaian standar akuntansi pemerintah, kecukupan kepatuhan terhadap peraturan UU dan efektifitas pengendalian sistem internal.

Untuk itu sekali lagi ami mengucap terima kasih atas segala masukan, koreksi dan rekomondasi dalam rangka perbaikan selama proses pemeriksaan berjalan.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa laporan keuangan pemerintah daerah merupakan laporan hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kab/kota selama tahun anggaran 2019, seklaigus pertangungjawaban pemda terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan belanja pemerintah kab/kota tahun anggaran 2019.

Oleh karena itu, hasil audit BPK yang kami terima hari ini merupakan petunjuk bagi seluruh kab/kota di Papua Barat untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan penggelolaan keuangan daerah yang pada giliranya berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penyelenggaran pemerintahn kab/kota di Provinsi Papua Barat.

Di lain sisi menurut Bupati,laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah ini juga sangat berpengaruh terhadap penilaian masyarakat sebagai pengguna utama hasil audit BPK, dikarenakan hasil audit BPK menjamin asas keterbukaan informasi public, dimana masyarakat dapat mengetahui capaian mandat pemerintah dan menjadi alat untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

Namun, sesunguhnya kami juga menyadari bahwa dalam pelaksanaan audit BPK atas LKPD seluruh kab/kota, disana sini masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam menyusun keuangan pemerintah daerah. Sehingga terdapat beberapa temuan yang harus kami perbaiki kedepan.

“Adapun satu langkah dalam menindaklanjuti temuan tersebut adalah, kita harus sepakat menyusun rencana akasi yang dalam implementasinya harus kita akui bersama bahwa, kondisi keuangan pemda belum sempurna sebagaimana yang diinginkan. Untuk itu, kami tetap meminta pendampingan,bimbingan dan arahan dari BPK RI Papua Barat agar kedepan kualitas penggelola keuangan pemda menjadi akuntabel dan memperoleh opini yang lebih baik dan tindaklanjut audit BPK dapat diselesaikan tepat waktu,”pungkasnya (mr/Azrul)

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Intermedia Situs Berita Portal online Berita Aktual & Inovatif