Pembangunan Rumah Persemayaman Jenazah Disoal Warga, Lurah Semabung Lama Akui Tidak Pernah Perintahkan Rt 03 Untuk Meminta Tanda Tangan Warga

Pembangunan Rumah Persemayaman Jenazah Disoal Warga, Lurah Semabung Lama Akui Tidak Pernah Perintahkan Rt 03 Untuk Meminta Tanda Tangan Warga
SHARE

METRORAKYAT.COM, PANGKALPINANG -Dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah persemayaman jenazah diwilayah RT.03 kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang itu kewenangan pihak pemerintah kota dalam hal ini dinas perizinan terpadu satu pintu. (PTSP).

Sementara lurah kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Renal Winanta SSTP, Sabtu (6/06/2020 menjelaskan awal proses pembangunan tersebut pertama kali adanya niat dari Pengurus Yayasan Anugerah Bangka Sanema permintaan untuk membangun rumah tempat persemayaman jenazah.

“Yang mana pada saat mereka menyampaikan kepada kita keinginannya untuk membangun Rumah Persemayaman Jenazah di Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, setelah itu kita langsung melakukan pertemuan di Kantor Kelurahan yang dihadiri RT 03, Pihak Yayasan, Babinsa dan Staff Kelurahan. Dalam pertemuan tersebut, saya sampaikan maksud dan tujuan dari pihak Yayasan yang ingin membangun rumah persemayan jenazah tersebut, setelah itu saya minta kepada Rt 03 dan pihak Yayasan untuk berkoordinasi dan mensosialisasikan dulu kepada masyarakat sekitar yang terdampak langsung dari bangunan tersebut,”ujar Lurah Semabung Lama, Renal Winanta Sabtu (6/06/2020). kepada awak media.

Lurah kembali mempertegas jika dirinya selaku Lurah, tidak pernah memerintahkan Rt 03 AP, sebagaimana yang disampaikan beliau pada pemberitaan media mengenai Proyek Pembangunan Rumah Persenayaman Jenazah.

“Pada waktu itu pun, saya sempat berpesan kepada pak RT 03 kalau dalam pelaksanaan terhadap masyarakat nanti itu harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, agar jangan nanti ada timbul masalah diantara warga kita,”terangnya.

Lurah Semabung Lama juga berharap, agar semua warga dapat hidup saling berdampingan.

“Dan kalau memang ada masalah, marilah kita duduk semeja kita selesaikan secara musyawarah dan mufakat dan kalau memang belum ketemu jalan keluarnya warga bisa melakukan keberatan melalui PTUN terhadap yang mengeluarkan izin tersebut,”tutup Renal. (MR/HRM)

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Intermedia Situs Berita Portal online Berita Aktual & Inovatif