oleh

Wujudkan Medan Bebas Banjir 2022, Gubernur Pimpin Normalisasi Sungai di Medan

SHARE
885 views

ADVERTORIAL

METRORAKYAT.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus menata agar Kota Medan sebagai ibu kota dari Provinsi Sumut menjadi kota yang indah, aman, nyaman, bersih dan bermartabat. Persoalan banjir adalah salah satu yang menjadi prioritas untuk selesaikan. Bahkan “Medan Menuju Bebas Banjir 2022” sudah di deklarasikan.

Foto : Gubsu menyiram bibit pohon yang merupakan simbolis pohon yang merpakan pelindung bumi. (metrorakyat.com)

Membebaskan Medan dari kepungan banjir juga berarti membebaskan masyarakat Kota Medan dan sekitarnya dari penderitaan panjang akibar banjir. Mengungsi ketika musim hujan, tidak bisa bekerja, sekolah, berjualan, hingga tidak tidur sepanjang malam.  Juga menghindari kerugian besar akibat rusaknya infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas umum hingga rumah masyarakat akibat banjir.

Foto:Gubsu arungi aliran sungai deli (Metrorakyat.com)

Ini juga selaras dengan visi dan misi Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah. Yaitu, Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Tidak hanya menjadi pembahasan di ruang rapat, untuk menyelesaikan persoalan banjir, Edy Rahmayadi turun langsung ke lapangan. Seperti melakukan kegiatan menyusuri Sungai Babura, untuk melihat langsung kondisi sungai dan seberapa buruk kondisinya, sehingga tidak lagi mampu menampung air ketika musim hujan.

Dalam kegiatan itu, Edy sengaja mengajak Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution dan pihak terkait lainnya, untuk sama-sama melihat banyaknya sampah dan sendimentasi di sepanjang alur sungai, dengan harapan bisa bersama-sama memikirkan solusinya. Karena untuk menyelesaikan persoalan banjir di Kota Medan dan sekitarnya, dibutuhkan keterlibatan dan sinergi semua pihak yang terkait.

Selain itu, penganganan banjir juga harus dilakukan segera, jika dibiarkan terus berlarut, sampah dan sendimentasi akan dapat membuat sungai menjadi dangkal dan kehilangan fungsinya untuk menampung dan mengalirkan air ke laut.

Susur sungai sekaligus dimaksudkan untuk edukasi kepada masyarakat, terutama yang tinggal di bantaran sungai, untuk tidak sembarangan membuang sampah ke sungai. “Karena sampah itu yang membuat sungai tercemar, sungai rusak, dan pada akhirnya sungai yang seharusnya menjadi simbol kesejahteraan makhluk hidup yang ada di dunia ini menjadi bencana, karena ulah manusia sendiri,” ucap Gubernur.

Normalisasi Sungai

Normalisasi menjadi salah satu keniscayaan untuk mengembalikan fungsi sungai. Alur sungai yang dangkal dan menyempit akibat sampah dan sendimentasi, harus dikeruk dan dilebarkan. Sepanjang bantaran sungai pun harus dibebaskan dari perumahan dan berbagai bangunan lainnya.

Membuktikan keseriusannya, Gubernur Edy Rahmayadi pun turun langsung dan memimpin proses pembongkaran bangunan di bantaran Sungai Badera, pada saat Groundbreaking Pelebaran Alur Sungai Badera, di pelataran Bumi Asri, Jalan Asrama, Medan, baru-baru ini.  Bahkan Edy Rahmayadi ikut menaiki eskavator dan memandu operator untuk meratakan pepohonan dan bangunan yang berada di bantaran Sungai Badera.

Sungai Badera bermuara di Sunggal, hilirnya ke Sungai Belawan. Termasuk ke dalam kewenangan BWS II Sumatera. Topografi kemiringan dasar sungai saat ini sangat kecil akibat dari sedimentasi. Rencananya, pelebaran sungai dilakukan sepanjang 3500 meter.

Normalisasi sungai yang dimulai dari Jalan Gatot Subroto ditargetkan rampung akhir tahun 2019. Setelah dilakukan pelebaran, lebar Sungai Badera yang saat ini rata-rata hanya 2 meter, ditargetkan menjadi 8 meter, dan jalur hijau 4 meter di sisi kanan dan kiri sungai.

Menurut Gubernur, pelebaran sungai untuk kepentingan masyarakat banyak. Karena, jika hujan sebentar saja, Kota Medan akan banjir. Begitu banjir, akan ada kerugian sebesar ratusan juta hingga miliaran rupiah. Masyarakat yang terkena dampak pelebaran sungai akan diberi tali asih dengan jumlah yang akan ditentukan oleh Pemprov Sumut.

Dalam proses normalisasi sungai, Gubernur menginginkan komunikasi dari hati ke hati kepada masyarakat. Ia tidak mau menyengsarakan rakyat. Lantaran cita-citanya menjadi Gubernur hanyalah untuk mensejahterakan rakyatnya. “Sungai berfungsi mensejahterakan manusia, karena itu sungai harus dibenahi dari sekarang,” katanya.

Menurut Kepala Seksi Perencanaan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II Herbet Sihite, saat ini ada empat sungai yang menjadi prioritas utama. “Ada empat sungai yang akan ditangani terlebih dahulu, seperti Sungai Sei Kambing, Sungai Selayang, Sungai Sei Putih dan Sungai Badera. Sungai Badera ini belum pernah kita tangani sebelumnya. Empat sungai ini menjadi prioritas karena ketika banjir airnya meluap mempengaruhi lokasi-lokasi penting seperti Kampus USU, simpang Simalingkar,” tutur Herbet.

Herbet juga menjelaskan, bahwa besar debit banjir tersebut dapat diperkirakan menurut periode ulangnya, yang sekaligus menggambarkan tingkat pengendalian banjir.  “Sebenarnya banjir itu ada periodenya, ada periode 2 tahunan, ada periode 10 tahunan dan ada juga periode 25 tahunan. Di negara maju sekali pun tidak mungkin tidak terjadi banjir, tapi periode terjadinya banjir bisa kita kendalikan. Untuk Medan harusnya bisa dikendalikan hingga Q-25 (periode 25 tahunan),” ungkap Herbet.

Bentuk 12 Pokja

Sebelumnya, dalam upaya percepatan penanganan banjir Kota Medan dan sekitarnya, Gubernur membentuk tim teknis. Sehingga penanganan banjir dapat lebih terprogram dan terstruktur. Tim teknis yang terdiri atas 12 kelompok kerja (Pokja) yang berasal dari lintas instansi, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut). Diresmikan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumut Nomor 188.44/411/KPTS/2019.

Foto : Wagubsu, Musa Rajekshah saat pimpin rapat pembentukan 12 Pokja di kantor gubsu (Metrorakyat.com)

Sebanyak 12 Pokja tersebut yaitu Pokja Sosialisasi Hukum dan Pengaduan Masyarakat, Pokja Perencanaan dan Penganggaran, Pokja Pelaksana Teknis, Pokja Pengendalian Monitoring dan Evaluasi, Pokja Keamanan dan Ketertiban, Pokja Pembebasan Lahan dan Relokasi, Pokja Kebersihan Lingkungan dan Sungai, Pokja Review dan Revitalisasi Kanal Banjir Drainase Perkotaan dan Pemukiman Kota Medan dan sekitarnya, Pokja Mitigasi Banjir Medan dan sekitarnya, Pokja Humas dan Media Center, Pokja Sekretariat, dan Pokja Kelompok Tenaga Ahli.

Pokja-pokja ini diisi dari berbagai unsur, dintaranya ASN, TNI, Polri serta berbagai lapisan masyarakat termasuk camat-camat Medan dan sekitarnya termasuk Deliserdang, Binjai dan Karo. Tim Koordinasi Terpadu Penanggulangan Banjir Medan juga diisi tenaga ahli yang memang kompeten di bidangnya, antara lain Asman Sembiring (ahli perairan dan sungai), Boy Sembiring (Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Sumut, Makmur Ginting (ahli infrastruktur), dan pakar lingkungan Jaya Arjuna. Semua bagian-bagian ini akan bersinergi untuk menanggulangi secara cepat, tepat, akurat dan sistematis dalam menanggulangi banjir Kota Medan dan sekitarnya secara sukarela.

Gubernur berharap, Pokja yang berasal dari berbagai instansi tersebut bekerja sama untuk mewujudkan Medan Bebas Banjir Tahun 2022. “Ini tanggung jawab kita bersama, Sumut ini tergantung kita,” katanya.

Alokasikan Anggaran Rp12,4 M

Tidak hanya membentuk tim teknis, keseriusan Gubernur Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah mewujudkan Medan Bebas Banjir juga dibuktikan dengan pengalokasian anggaran dari ABPD Sumut. Pemerintah Provinsi Sumut akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp12.426.000.000 untuk penanggulangan banjir Kota Medan dan sekitarnya.

Anggaran tersebut akan dimasukkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) tahun 2019. Selain APBD Sumut, dana penanggulangan Banjir Kota Medan juga diharapkan dari APBN, APBD kabuapten/kota, dana CSR, sumbangan dan dana-dana masyarakat.

Jika diperlukan, kata Gubernur, akan dilakukan pembebasan lahan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS). Untuk itu, Pemprov Sumut akan menyiapkan rumah susun bagi masyarakat yang terkena pembasan lahan.

Pinggir Sungai Deli di Kota Medan, menurut Gubernur, memang seharusnya dibebaskan dari rumah dan bangunan yang ada, termasuk jika ada aktivitas atau kegiatan apapun di daerah itu. Semua warga yang rumahnya berdiri di pinggir sungai itu, akan direlokasi (dipindahkan) ke rumah susun.

Lantas mengapa harus dipindahkan? Gubernur Edy mengatakan selain karena warga yang tinggal di pinggir sungai melanggar ketentuan tentang sungai, juga tujuan utamanya untuk normalisasi sungai dan keperluan pembangunan tol dalam Kota Medan.

Lebih lanjut soal ketentuan relokasi warga dan hal-hal terkait penting lainnya, nantinya akan diselesaikan lewat kelompok kerja (Pokja) yang merupakan bagian dari Tim Pengendalian Banjir Kota Medan. Di ingatkannya juga agar Pemko Medan, khususnya Lurah yang merupakan lembaga pemerintah terdekat dengan warga, untuk aktif bekerja serta mensosialisasikannya kepada warga pinggir Sungai Deli.

Untuk menangani banjir Kota Medan, Wagub Sumut Musa Rajekshah juga sudah membahasnya bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, di Kantor BNPB Jakarta, baru-baru ini. Antara lain tentang percepatan pencairan dana hibah BNPB/Kemenkeu yang sudah direkomendasikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, dan sudah diverifikasi BNPB sejak tahun lalu. Khususnya untuk pengendalian banjir rob dan sungai-sungai yang melintas di Kota Medan.

“Diharapkan, dana tersebut dapat segera dicairkan, sehingga penanganan banjir di Kota Medan dan sekitarnya dapat segera dilakukan,” ujar Wagub Musa Rajekshah.

Didukung BNPB

Keseriusan Gubernur dan Wagub Sumut menangani banjir di Kota Medan dan sekitarnya juga mendapat apresiasi dan dukungan dari Kepala BNPB Doni Monardo. Bahkan, Doni yang berpengalaman dalam usaha penyelamatan Sungai Citarum di Jawa Barat, bersedia berbagi pengalaman.

Di depan para Bupati dan Walikota se-Sumut yang menjadi peserta Rakor Penaggulangan Bencana, baru-baru ini, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Doni menceritakan bagaimana upaya mereka melakukan penyelamatan Sungai Citarum.

Menurut Doni, Sungai Citarum sepanjang 269 kilometer dibagi menjadi 23 sektor dan dipimpin masing-masing kolonel yang membawahi 200 prajurit. Mereka menetap dan bergaul dengan masyarakat setempat, tim melakukan pendekatan emosi. Hal itu mampu menggugah masyarakat untuk turut membantu dan menjaga lingkungan.

Hasilnya, Sungai Citarum yang pernah dinobatkan sebagai sungai terkotor di dunia, kini sudah berubah jauh lebih baik. “ Perlahan-lahan keadaan Sungai Citarum telah jauh membaik. Sungai yang biasanya banjir hingga 5 hari berkurang menjadi 1 hari, kedalaman hingga bahu kini hanya selutut,” ungkap Doni.

Kuncinya, kata Doni, sinergitas dan konsep kesatuan komando. Permasalahan lingkungan terkait normalisasi sungai, hanya bisa diselesaikan dengan sinergitas dan konsep kesatuan komando. Apabila masing-masing dinas atau pihak terkait masih bekerja sendiri-sendiri, maka akan sulit untuk melakukan upaya-upaya pengembalian fungsi ekosistem dan konservasi.

“Untuk itu, saya mengajak Bapak Bupati dan Walikota, serta seluruh pihak yang hadir di sini untuk bertekad membantu Pemerintah Provinsi Sumut mengembalikan fungsi ekosistem. Mumpung Gubernurnya mau dan memiliki komitmen, mari didorong. Termasuk juga dengan pihak media,” ujar Doni.

Medan Menuju Bebas Banjir 2022 pun diharapkan segera terwujud. Keseriusan Gubernur dan Wagub Sumut patut diapresiasi dan didukung semua pihak. Karena masalah banjir tidak hanya sebatas limpahan air sungai ke pemukiman penduduk, tetapi juga menyangkut persoalan sosial, kesejahteraan, kesehatan, lingkungan dan lainnya. Kesungguhan, koordinasi dan sinergi semua pihak terkait pun menjadi kunci dari keberhasilan mewujudkan Medan Menuju Bebas Banjir 2022.**

(Metrorakyat.com/Irwan Manalu)

Breaking News