Parlindungan Purba: PJU Merupakan Tanggung Jawab Pemda, dan PLN

Parlindungan Purba: PJU Merupakan Tanggung Jawab Pemda, dan PLN
Bagikan

METRORAKYAT.COM | MEDAN – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Parlindungan Purba, SH,MM mengatakan masalah lampu penerangan jalan umum (PJU) merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat. Sehingga diminta kepada Pemerintah Daerah untuk proaktif terhadap lampu jalan untuk fasilitas umum tersebut.

Lanjut Ketua Komisi II DPD RI, asal Sumatera Utara ini, bahwa listrik dan penerangan lampu jalan sudah menjadi isu menarik, apalagi di tahun politik saat ini.

“Kalau lampu ada, setiap orang akan merasa nyaman, apalagi daerah-daerah yang rawan agar PLN segera memasang lampu penerangan,” sebut Parlindungan.

Menurut pemilik Rumah Sakit Sari Mutiara tersebut, Pemerintah Daerah yang lebih bertanggungjawab dengan penyediaan lampu penerangan umum, dan bekerjasama dengan pihak PLN.

Parlin juga meminta agar PT. PLN, melakukan sosialisasi tentang pemanfaatan Token yang belum diketahui oleh banyak orang.

“Token itu bisa mengestimasi pengeluaran pembayaran listrik, dan dapat menghindari bahaya kebakaran. Sehingga menurut saya suatu terobosan yang sudah sangat bagus dari PLN yang akan menjadi solusi bagi masyarakat,” terang Parlindungan Purba, Selasa (11/4/18).

Untuk melakukan sosialisasi Token, kata Purba sangat baik dilakukan di rumah-rumah ibadah, usai melaksanakan kegiatan ibadah. Pasalnya, di rumah ibadah akan banyak masyarakat yang  hadir, berbeda jika sosialisasi tentang listrik pra bayar dilakukan di Sekolah, tidak banyak manfaatnya.

Untuk itu, Parlindungan Purba meminta kepada seluruh PLN untuk melakukan maintenance terhadap seluruh penyulang sesuai SOP. PLN regional dan Kabupaten/Kota harus aktif melihat permasalahan lampu jalan umum, karena ini sangatlah penting., termasuk juga sosialisasi manfaat token kepada masyarakat.

“Pemko/Pemkab harus menjamin penerangan jalan umum bagi masyarakatnya, sehingga perlu diberikan perhatian khusus terhadap PJU di wilayah masing-masing, sebab, salah satu bentuk pelayanan publik adalah PJU. Kami DPD-RI akan melakukan penilaian mengenai PJU di setiap daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Maneger Area Medan, Agus Trisusanto mengatakan bahwa setiap pengisian premium token minimal Rp.20 ribu, dan pengisian token dapat disesuaikan dengan pengguna itu sendiri.

“Setiap pembelian premium token akan dikenakan pajak PJU sebesar 7 % s/d 10 %, tergantung daerahnya. Untuk pelayanan kepada masyarakat, PLN juga sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh kantor cabang PLN agar menerapkan prilaku, sikap, senyum, sapa, salam (PS4), dan bagi petugas PLN yang tidak menerapkan PS4 ini akan diberikan teguran dan sanksi, ini lah bukti kepedulian kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” terangnya.

Untuk penyulang, PLN juga sudah memiliki program mentermo penyulang, yang nantinya didapat indikator untuk mengetahui letak jaringan komponen masih berfungsi atau tidak.

“Inilah program yang sudah kami laksanakan dan sudah berjalan,” tutup Agus didampingi Andi Arianto Kepala Supervisor Operasi Jaringan Listrik yang bekerja 24 jam untuk memberikan pelayanan listrik dan antisipasi gangguan listrik. (MR/SITI)

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Kreasi - Situs Berita Portal online - Berita Mendidik, Aktual & Inovatif.