Ratusan Warga Keturunan Raja Purba Pargodung Lakukan Aksi Damai Ke Kantor Bupati Humbahas
MetroRakyat.com | HUMBANG HASUNDUTAN – Ratusan keturunan Raja Purba Pargodung,lakukan aksi damai ke Kantor Bupati Humbang Hasundutan, Senin, (13/3/17). Aksi damai tersebut juga di ikuti oleh para kaum ibu-ibu,dengan membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan atas permasalahan penyerobotan tanah,yang dilakukan oleh keturunan Op.Pangalengge Simamora.
Mereka mengklaim bahwasanya tanah mereka, yang terletak di bukit Sipalakki, persis dibelakang Kantor Bupati Humbang Hasundutan oleh pihak OP Pangalengge simamora seluas kurang lebih 3 Ha. Aksi dimulai dengan berkumpul di areal Tugu OP.Raja Purba Pargodung dengan di awali Doa yang di pimpin Pendeta yang juga merupakan keturunan dari Raja Purba Pargodung, Dengan harapan dan permohonan kepadaTYME,agar aksi yang mereka lakukan,berjalan lancar.
Setelah Doa selesai peserta aksi mulai bergerak menuju kantor Bupati, tetapi saat sampai di gerbang masuk kantor tersebut, sempat akan terjadi keributan antara peserta aksi dengan pihak petugas Satpol PP, dan Dinas Perhubungan daerah setempat, dikarenakan jalan menuju kantor Bupati tersebut dipasangi portal sehingnga menghalangi kendaraan peserta aksi tidak dapat masuk ke areal Kantor Bupati. “ Ada apa ini kenapa dipasangi portal,sehingga kami tidak bisa masuk, kami kan terlebih dahulu sudah melapor ke Polres Humbang Hasundutan, kalau hari ini kami akan meklakukan aksi,” Sahut Monang Purba, selaku Kordinator Aksi. Lanjut Monang lagi, Apakah kami tidak di perbolehkan untuk menyampaikan aspirasi kami, “ ucapnya. “ Sekarang buka, kami mau masuk, “ teriak Sahut, disertai teriakan dari peserta aksi.
Akhir nya portal pun di buka dan peserta aksi kembali melanjut kan perjalan.sampai di depan Kantor Bupati dengan tertib peserta aksi berkumpul di lapanagan halaman kantor Bupati,sambil meneriakkan tututannya dan meminta supaya Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor, SE, dapat berhadapan langsung dengan mereka.
Sambil menunggu Bupati keluar, para keturunan OP.Raja Purba Pargodung ini, menyampaikan orasi dan tuntutan mereka saat itu adalah agar pihak pemerintah Humbang Hasundutan dan Polres Humbang Hasundutan bersikap adil terhadap permasalahan yang mereka hadapi,menjabut police line yang dipasang pihak polres HH ,dan menangkap oknum-oknum yang terlibat atas penyrobotan lahan tanah adat yang dilakukan oleh pihak Op Pangalengge Simamora.
Setelah menunggu sekian lama, peserta aksi merasa kecewa karena yang keluar menemui mereka adalak Sekdakab HH,Saul Situmorang,dan Kapolres HH AKBP Nicholas Lilipaly. Sekdakab Saul Situmorang, meminta maaf karena keinginan peserta aksi untuk langsung bertemu langsung Bupati Dosmar Banjarnahor tidak terpenuhi karena beliau sedang bereda di luar kota.
Sekdakab meminta kepada peserta aksi untuk mengutus 10 perwakilan pesrta aksi untuk boleh membicarakan masalah tersebut di ruangan pertemuan di dalamkantor Bupati. Adapun kesepuuh (10) perwakilan dari peserta aksi yaitu Monang purba,selaku koordinator aksi,Jonser purba yang juga anggota DPR ,HH,Delmar purba selaku tokoh dari Raja Purba Pargodung, Anton Anggiat Purba, Darwis Purba, Johan Merdeka, Oslandy yang ke duanya merupakan perwakilan dari Komite Revolusi Agraria dari Medan.
Karena aksi damai ini juga di dukung sepenuhnya oleh Komite Revolusi Agraria yang merupakan aktivis yang memperjuangkan hak-hak rakyat terlebih mengenai tanah adat ( tanah wilayat). Pertemuan Yang memakan waktu kurang lebih 1jam tersebut berjalan dengan a lot, kareana antara pihak KSSPP ( Kesatuan Saroha Sipalakki Purba Pargodung), yang merupakan organisasi keturunan Raja Purba Pargodung dengan pihak pemkab dan Polres HH,tidak ada titik temu, tuntutan pihak KSSPP mengenai police line yang dipasang pihak Polres HH, agar segera dibuka sehingga mereka bisa bekerja lagi menambang batu tidak bisa di penuhi oleh pihak Polres HH.
Karena Pemasangan Police line merupakan hak kepolisian untuk memasangnya di areal tanah sengketa agar tidak terjadi konflik ujar Kapolres HH AKBP Nicholas Lilipaly.kami merasa bahwa pihak polres HH memihak ke KSU Pangalengge karena mereka dengan adanya permasalahan ini masih bekerja bisa menambang batu ‘sementara kami tidak” ujar Monang Purba. Lanjutnya lagi, kami mau keadilan kalau kami tidak diizin kan untuk menambang batu seharusnya mereka pun harus seperti itu juga, “kata Monang Purba.
Tidak adanya solusi atas tuntutan pihak KSSPP dengan pemkab dan Polres HH, membuat pihak KSSPP marah dan kecewa, dan serta merta meninggalkan ruang pertemuan. Dengan nada kesal bercampur marah Monang Purba selaku koordinator aksi menemui peserta aksi,dan menyampaikan bahwa pemkab dan Polres HH, tidak dapat memberikan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Akhirnya mereka sepakat untuk melanjutkan aksi nya ke kantor DPRD Humbang Hasundutan yang berlokasi di depan kantor DPRD Humbang Hasunduta. Peserta aksi di sambut baik oleh ketua DPRD Humbang Hasundutan, Manaek Hutasoit dan beberapa anggota DPRD lainya.
Kembali diadakan pertemuan tertutup antara DPRD dengan pihak KSSPP yang berlangsung kurang lebih 2 jam.selesai pertemuan kembali ketua DPRD ,HH Manaek Hutasoit menyampaikan hasil pertemuan dan akan mempelajari permasalahan tersebut dan berjanji untuk secepatnya mengusahakan pertemuan antar kedua belah pihak yang bersengketa,dan mengusahakan agar nantinya tercapai kesepakatan dan perdamaian antara kedua belah pihak. Mendengar apa yang di sampaikan ketua DPRD, pihak KSSPP dan peserta aksi yang lain agak sedikit lega dan seraya meminta kepada DPRD untuk ikut mencari solusi dan jalan keluar atas permasalahan tersebut, dan selanjutnya dengan tertip peserta aksi meninggalkan kantor DPRD Humbang Hasundutan menuju kerumah mereka masing-masing.(MR-fdp/red)
