Panwas Kota Tebingtinggi Gelar Sosialisasi Persiapan Pilkada Walikota Tahun 2017
MetroRakyat.com | TEBING TINGGI – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Nelson Simanjuntak mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di suatu daerah, calon Walikota atau Bupati yang ‘incumbent’ dapat merusak tatanan demokratis pelaksanaan Pilkada, pasalnya seluruh PNS dijajarannya umumnya diminta memilih terhadap pasangan incumbent sehingga tidak memiliki sifat kenetralan sebagai PNS.
Goresan pena diatas tersebut demikian disampaikan oleh Nelson Simanjuntak saat membuka Sosialisasi Panwas Kota Tebingtinggi dalam persiapan pelaksanaan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota yang akan diselenggarakan tahun 2017 mendatang, Sosialisasi dilaksanakan di Aula Hotel Malibou Kota Tebingtinggi. Selasa (14/6/2016) Petang kemarin.
Nelson, menambahkan bahwa dalam Pilkada serentak gelombang II di Sumut, dua daerah akan melakukan Pilkada serentak, yakni Kabupaten Tapanuli Tengah serta Kota Tebingtinggi. Perjalanan yang pernah dilakukan Pemilu maupun Pilkada yang ada menurutnya ada suatu kemajuan secara teknis, tetapi diakuinya kwalitas terhadap pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada masih perlu dibenahi.
Acara sosialisasi yang digelar Panwas Kota Tebingtinggi tersebut turut dihadiri Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM, diwakili Kepala Dinas (Kadis) Pendapatan Daerah Kota Tebingtinggi, Jefri Sembiring SE, para camat, tokoh masyarakat, Ketua Parpol sekota Tebingtinggi, Badan Eekskutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi serta kalangan jurnalistik Kota Tebingtinggi.
Nelson Simanjuntak dengan tegas mengakui bahwa banyaknya kepala daerah yang berurusan dengan aparat penegak hukum umumnya disebabkan persoalan ‘money politic’ atau politik uang. “Guna menghindari netralisasi PNS dan politik uang, Pilkada haruslah demokratis, dan diminta seluruh masyarakat aktif mengawasi pelaksanan Pilkada yang ada”, pinta Nelson Simanjuntak.
Ketua Panwas Kota Tebingtinggi, Muhammad Idris Sitorus dalam kesempatan tersebut berharap sosialisasi yang dapat menjadikan masyarakat selaku stakeholder menjadi mengerti soal pengawasan pelaksanaan Pilkada di Kota Tebingtinggi Tahun 2017 mendatang dan Pilkada di Kota tersebut diharapkan lebih demokratis.(Msp).
